TATA CARA - PEMBAGIAN - PENETAPAN RINCIAN - DANA DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Tahun 2020 No. 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020.
UU No 23 Th 2000; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 47 Th 2015; PP No 60 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 8 Th 2016; Perpres No 78 Th 2019; Permenkeu No 50/PMK.07/2017 yg telah diubah dg Permenkeu No 121/PMK.07/2018; Permenkeu No 199/PMK.07/2017; Permendes Pemb.daerah Tertinggal No 11 Th 2019; Permenkeu No 205/PMK.07/2019; Permendagri No 20 th 2018; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Rincian Dana Desa; 3. Penyaluran Dana Desa; 4. Penggunaan Dana Desa; 5. Pelaporan Dana Desa; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan pembayaran pajak yang dibayar sendiri (Self Assessment) seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, dimana dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap nilai pajak yang harus dibayar sesuai omzet yang diperoleh dalam satu kurun waktu masa pajak.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 tahun 1959; UU No.11 tahun 2008; UU No.28 tahun 2009; UU No.23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2016; Peraturan Daerah No.3 tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai sistem informasi manajemen transaksi usaha wajib pajak secara online, tata cara pemasangan alat dan / atau sistem perekaman data transaksi usaha wajib pajak, hak dan kewajiban serta larangan untuk para wajib pajak. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan teradap wajib pajak, mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan, mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak, meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak dan meningkatkan pengawasan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
ABSTRAK:
Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja merupakan unsur pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif. Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis serta pengelolaannya, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.15 Tahun 2004; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda kab.Kukar No.10 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Identitas Rumah Sakit; Organisasi Rumah Sakit; Komite-Komite dan Panitia; Pelayanan yang Diberikan; Tata Kelola; Kerjasama Kemitraan; Kode Etik; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil
Negara, perlu disusun peraturan yang lebih teknis
sebagai pedoman untuk pengamalan kode etik
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pulang Pisau. Tujuan utama Kode Etik Aparatur Sipil
Negara adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil
Negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab,
memiliki integritas dalam menjalankan tugas,
diperlukan kode etik Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Ruang Lingkup Kode Etik ASN meliputi:
a. sikap;
b. perbuatan;
c. tulisan; dan
d. ucapan ASN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemakmuran rakyat;
Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
Agar pelaksanaan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efesien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur penerapan sistem online pajak daerah di Kabupaten Malinau
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14); 6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 1). 7. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 2). 8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 3). 9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6). 10. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 12). 11. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 183 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 183).
Perbup ini terdiri dari :
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Sistem Online Pembayaran Dan Penyetoran Pajak; Bab IV Sistem Online Pelaporan Transaksi; Bab V Sistem Online Sptpd; Bab VI Sistem Online Informasi Dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak; Bab VII Sistem Online Pajak Terintegrasi; Bab VIII Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto No 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyeragamkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto serta menyesuaikan sistem Laporan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu merubah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan Undang• undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Peraturan Bupati Mojokerto No 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif
bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk
menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan
keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang
profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif,
sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri
sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin asas akuntabilitas dalam
pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan
pedoman teknis.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. jenis hukuman disiplin;
b. pemanggilan PNS;
c. pemeriksaan PNS;
d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
f. Upaya Administratif;
g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin; dan
h. pembatasan hak kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 3/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WIlayah Birokrasi Bersih dan Melayani
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan lnstansi Pemerintah, maka diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kabupaten Bangkalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 200l;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Presiden Nomor 8 1 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10
Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 201 7.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup peraturan bupati;
3. Tahapan pembangunan ZI;
4. Persyaratan dan mekanisme pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK dan menuju WBM;
5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia wajib mendukung terwujudnya pemajuan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel; bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, serta untuk memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di kabupaten Grobogan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
Pasal 18 ayat (^) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; PP No 13 Tahun 2019; Permendagri No 61 Tahun 2019; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Perencanaan Pengawasan yang terdiri dari 8 BAB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perattrran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim dan dalam upaya efektilitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Muara Enim, maka perlu mengatrrr pembagian wilayah pengawasan lingkup Inspektorat. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah dengan PERDA No. 8 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, wilayah pengawasan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mencabut PERBUP No. 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Muara Enim
4 hlm, Lampiran : 3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
