Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis hukuman disiplin; b. pemanggilan PNS; c. pemeriksaan PNS; d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; f. Upaya Administratif; g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan h. pembatasan hak kepegawaian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

30 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2020

Tanggal Berlaku

31 Maret 2020

Sumber

BD.2020/3

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 946 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis Nomor 3 Tahun 2020 Ttg Tata Cara Penjatuhan Disiplin PNS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kepegawaian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2020/3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:	bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 57 Tahun 2016 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. jenis hukuman disiplin; b. pemanggilan PNS; c. pemeriksaan PNS; d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan; e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; f. Upaya Administratif; g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan h. pembatasan hak kepegawaian.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020. 33 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521