Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata nilai pengadaan, ruang lingkup pengadaan, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar, pemutusan surat perjanjian, sanksi, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan serah terima, pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Brokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur tentang Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Standar Dokumen Pemilihan, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Pengadaan Khusus, Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan, Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, Manajemen e-Kontrak, Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
100 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 Tahun 2020
Badan Layanan UmumPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 22)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 43 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengadaan barang/jasa pada BLUD adalah
semua pengadaan barang/jasa yang pada BLUD yang
bersumber dari :
a. Jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud meliputi :
a. barang;
b. pekerjaan konstruksi;
c. jasa konsultansi; dan
d. jasa lainnya.
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan cara :
a. swakelola; dan/atau
b. penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun
2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 61 Tahun 2020
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Kab. Lombok Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH, yang teriri atas 16 Pasal dari VII Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prinsip Etika dan Kebijakan, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Bab IV Organisasi dan Kewenangan Direksi, Bab V Pengawasan dan Pelaporan, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
Tidak Ada
Tidak Ada
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
Undan-Undang Noor '7 'Tahun 1959; Undnng-Undun Nomor 2 'Tahun 1999 ; Undang-Un«dung Nomor I2 'Tahn 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Norn or 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup Pengadaan; Para Pihak; Perencanaan Pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi Kerja; Keadaan Kahar; Pemutusan Surat Perjanjian; Sanksi; Penyelesaian Perselisihan; Pelaporan dan Serah Terima; Ketenuan Lain-lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
23 halaman peraturan dan 30 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan Bupati/Walikota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ di lingkungan Pemerintah Daerah. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, yang menempatkan fungsi pengadaan barang dan jasa di Bagian Administrasi Pembangunan, maka perlu
diatur kejelasan mekanisme kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Struktur Organisasi; Rincian Tugas dan Wewenang; Pelaporan; Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
7 Hlmn. Lampiran 2 Hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga
barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga
dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020, perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 tahun 2011; PMK No 113/PMK.05/2012; Permendagri No 33 Tahun 2019; PMK No 78/PMK.02/2019; Perda Kab Pati No 23 tahun 2007; Perda No 12 tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2017; pPerbup Pati No 50 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pati No 40 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Keempat Atas PErbup pati No 50 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga dan
Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 51), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar
Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 40)
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja
Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer,
kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer; setelah Uraian
Kegiatan 52329.5.74; Printer Ink Jet type 6, ditambah 1
(satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52329.5.74a sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52386; Belanja
Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Lainnya, kegiatan 52386.4; Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya; setelah
Uraian Kegiatan 52386.4.78 ditambah 17 (tujuh belas)
Uraian Kegiatan lagi yaitu 52386.4.79 sampai dengan
52386.4.95 sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas belanja barang milik daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengatur pemisahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari harga satuan barang; bahwa di dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021, masih memasukkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari harga satuan barang, sehingga Peraturan Bupati perlu disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab.Sanggau No. 16 Tahun 2017; Perbup Sanggau No. 44 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
3 Halaman dan 403 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 59 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020 (59)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa
ABSTRAK:
BVahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, maka perlu adanya Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta kan pemahaman dalam pelaksanaannya, maka perlu adanya format dokumen pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana APBDes oleh Pemerintah Desa lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018, Peraturan LKPBJ No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Gorontalo No. 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
