Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 22);
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 23); dan
3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabaran Struktural pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 26),
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai tugas dan fungsi serta tata kerja, perlu disusun uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Susunan Organisasi
Bab III Uraian Tugas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2013 dicabut.
46 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Kotabaru No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotabaru
Mencabut
PERBUP Kab. Kotabaru No. 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Untuk. melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6),
Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal
50, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiJan Rakyat
Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan. Rakyat Daerah Kabupaten
Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraruran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; . Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun
2006; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun
2017; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13
Tahun 2017.
Sistematika Peraturan ini meliputi: Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2017.
Mencabut Peraturan
Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kotabaru Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 58 Tahun 2012
tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotabaru.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan dan sasaran; Kewenangan; Penyelenggaraan; Kelembagaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Karawang No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah, periu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi HasiI Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Jombang.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 tentang penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 6/0).
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
3. Pemantauan dan Evaluasi;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro & Kecil
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2013; PERPRES No. 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Prinsip dan Tujuan; Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 14 Halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 26 Tahun 2017
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten MukoMuko Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MukoMuko
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2), pasal 13, 14, 15, 16,20, 25 ayat (6), 30, 31 ayat (5) dan pasal 32 ayat (3) Perda No. 9 Tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mukomuko serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mukomuko, maka perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk pelaksanaan perda No. 9 Tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mukomuko.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Prov. Bengkulu No. 6 Tahun 2017, Perda No. 9 Tahun 2017, Pergub No. 38 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Mukomuko. Dimuat ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Bupati No. 100-600 Tahun 2016, dan No. 100-65 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pulang Pisau No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib
administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta peningkatan pelayanan publik,
perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun
2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga
perlu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan
dan
perkembangan
keadaan
sehingga
perlu
diganti;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 036/U/1993; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 31 Tahun 2016.
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 29 Tahun
2012
Peraturan Bupati Pulang Pisau
Nomor 26 Tahun 2017
104 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
