PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a.bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang yang memadai;
b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna
1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. infrastruktur jaringan dan komputer;
b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
c. pengaturan data dan informasi;
d. pengembangan sumber daya manusia;
e. kelembagaan;
f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga
g. Keamanan informasi
h. pemeliharaan dan pelaporan
i. Percepatan SPBE
j. Pembinaan dan pengawasan, &
k. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatanperlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; Perpres Nomor 58 Tahun 2005; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denagn Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Balangan Nomor 10 Tahun 2009; Perda Kab. Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Tata Cara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yaitu Tim Internal SKPD, dan Tim Lintas Sektoral. Tim internal SKPD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam
rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan. Tim Lintas Sektoral dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas. Panitia Kegiatan dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri atau sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan. Terhadap Tim Pelaksana Kegiatan/Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium berdasarkan keanggotaanya dalam
struktur tim/panitia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Kabupaten Wonogiri yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan
bcrkcsinambungan;
b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar sehingga diperlukan adanya pengembangan
peran dan potensi secara terencana, terarah, tcrpadu, dan berkelanjutan;
c. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,
berkualitas, berdaya saing dan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan baik lokal, nasional, dan internasional, maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf .b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nornor 9 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2021
Peraturan ini mengatur tentang sebuah bentuk apresiasi kepada Pemuda Berprestasi dalam bentuk uang sebagai
bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, sesuai dengan kriteria yang ditentukan, serta memiliki kepribadian yang baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
66 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 92 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019
Peraturan ini memutuskan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019
57 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 41 Tahun 2018
PERBUP Kab. Jepara No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Perubahan Kedua
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara TA 2019 agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan danperaturan yang berlaku, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 20014; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 20014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permenkeu No 32/PMK.02/2018; Perda Kab Jepara No 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar biaya masukan yang merupakan pedoman bagi organisasi perangkat daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019 dan merupakan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
38 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
UU No 1 Th 2004; UU No 32 Th 2007; UU No 12 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 71 Th 2010; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 64 Th 2013.
1. Ketentuan Umum; 2. Rekonsiliasi Pendapatan-LRA Dan Belanja-LRA; 3. Konsolidasi Aset Tetap; 4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahunan; 5. Penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah; 6. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah
berdampak terhadap kehidupan sosial penduduk di
Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi penduduk maka
Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial bagi
penduduk terdampak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan
Pokok dari Anggaran Beianja Tidak Terduga Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyarg terdampak Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19);
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bah an
Pokok dari Anggaran Beianja Tidak Terduga Kepada
Penduduk Kabupaten Karanganyarg terdampak Corona Virus k
Disease 2019 (Covid-19) yang meliputi: Ketentuan Umum; Bentuk Bantuan Sosial; Kriteria Sasaran Penerima Bantuan Sosial; Tata Cara Penetapan; Tata Cara Penyaluran Bantuan; Penatausahaan dan Pertanggungjwaban Bantuan; Pelaporan; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka pelaksanaan Pasal 39 ayat .(2) dan ayat (3) Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu rnenetapkan Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Perneliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pernerintah Kabupaten Pati Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati merupakan batas harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan sudah termasuk pajak-pajak danjasa lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transrnigrasi Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetap.kan Peraturan Bupati Bengkulu
Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2020 ten tang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa
Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK. 07/2019 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun
2019 23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 10 TAHUN
2020
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana dan/ atau pengungsi di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat rawan bencana, penduduk yang menjadi korban bencana dan/ atau pengungsi;
b. bahwa guna menjamin pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun tata cara pengelolaan bantuan bencana yang diberikan;
c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Bencana di Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 7 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan bantuan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
