Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.251 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sumedang No. 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Download :
PERBUP Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 81 Tahun 2015

Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB No. 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 81 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Parampara Praja

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 81 Tahun 2015

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 81 Tahun 2015

Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Abstrak

sistem pengendalian intern

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.488

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perundang-Undangan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan Peraturan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan, meliputi Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 81 Tahun 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

Desa

Download :
Perbup Takalar Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan agar dalam pelaksanaan menetapkan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Takalar; d. bahwa berasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Takalar Tahun anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); SALINAN 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hartikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/10/2010 tentang syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2- 12 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentamng Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1613); 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/MIND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merk Untuk Pupuk Bersubsidi; 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Takalar. 3. Bupati adalah Bupati Takalar. 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar. 6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk. 7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organic lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organic tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimiah dan biologi tanah. 8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian. 10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi perkabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sector pertanian di Kabupaten. 11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk besubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang di tetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 13. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, holtokultura, perkebunan dan/atau peternakan. 14. Petambak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang. 15. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepebtingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 16. Pelaksanaan Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 17. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 18. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya di singkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi. 20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati. 21. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan. 22. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi tanaman pangan dan hartikultura, perkebunan, kehutanan dan peternakan di Kabupaten Takalar. 23. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah instansi yang membidangi perikanan di Kabupaten Takalar. BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK. BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim per keluarga. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tiak diperuntukkan bagi perusahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau peusahaan perikanan budidaya. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Bidang Kepad Kepala Dinas. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, Kecamatan dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Pasal 6 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian Kab. Takalar diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Takalar. Pasal 7 Untuk menjamim terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing. Pasal 8 Dinas Pertanian bersama Kantor Ketahanan Pangan Daerah wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di wilayahnya. BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 9 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat di penuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan bahwa Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. (2) Kecamatan yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kecamatan sebagaiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuati Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 10 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani diatur sebagai berikut : a. Penyalur Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mentreri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompoktani. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV petani/petambak dan/atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan kelembangan penyuluh tingkat Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di lakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan brimbang spesifik lokasi oleh penyuluh. (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten/Kota. (6) Dinas Pertanian yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantian Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan vilidasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal. (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Dinas. (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 11 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompoktani diwilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 12 (1) Penyalur di Lini IV yang di tunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupu Urea = Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea = 50 kg; b. Pupuk SP-36 = 50 kg; c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 50 kg; e. Pupuk Organik = 40 kg; Pasal 13 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Permerintah Barang Dalam Pengawasan (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange). BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 14 (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompoktani. (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melaui Direktur Jenderal. Pasal 16 (1) KPPP kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi diwilayahnya. (2) KPPP kebupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. Pasal 17 (1) KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar. Pasal 19 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
12

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 81 Tahun 2015

Standar Kompetensi Manajerial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
perwali no 81 th 2015.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Manajerial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural diperlukan standar kompetensi jabatan untuk memngkatkan kualitas sumber dayab. bahwa penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perlu ditetapkan sebagai Standar Kompentensi Manajerial Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan Huruf b Perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Kompetensi Manajerial Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Kompetensi Manajerial Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Penyusunan Informasi Jabatan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 81 Tahun 2015

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong

Kehutanan dan Perkebunan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup Tblg No.81 th 2015_UPT_Hutbun.pdf

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2015/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Uraian Tugas; Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Download :
PP Nomor 82 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 82 Tahun 2015

Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2015.pdf

Abstrak

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF - PENINGKATAN PEMBERIAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2015/No.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ABSTRAK:

bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan dan penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun; bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu percepatan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelaksanaan, program, ASI eksklusif, inisiasi menyusu dini, rawat gabung, pendonor ASI, informasi dan edukasi, penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain, kewajiban penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, dukungan masyarakat, sanksi administratif, pembinaan dan pemantauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.