Peraturan Menteri Perhubungan NO. 31, BN.2020/No.567, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka akuntabel. Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu dilakukan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Wajib Lapor LHKASN, Penyampaian LHKASN; Pengelolaan LHKASN; Pengawasan; Kepatuhan Penyampaian LHKASN; Sanksi; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2020
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN REJANG LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 608
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
b. Bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat beljar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
1. UU No.9 Tahun 1967
2. UU No. 20 Tahun 2003
3. UU No. 43 Tahun 2007
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 6 Tahun 2014
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. PP No. 20 Tahun 1968
10. PP No. 24 Tahun 2014
11. Permendagri No. 80 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan pembudayaan gemar membaca
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 31 Tahun 2020
peraturan walikota denpasar - Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan dampak penyebaran Corona Virus Diesease 2019 (COVID-19)terhadap pemenuhan kebutuhan Pembangunan Daerah dan masyarakat, serta untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease2019(COVID-19);
b. bahwaPeraturan Walikota Denpasar Nomor 27Tahun 2020 tentang Perubahan Ketigaatas Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saati ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 ;
12. Keputusan Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 ;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor12Tahun 2019 ;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2013;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 ;
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2020 ;
Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
1, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019
2. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2019 Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun. anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Pergub No. 50 Tahun 2020
Perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 dijadikan sebagai:
a. penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dan mengacu pada rencana kerja pemerintah; dan
b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2020, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi dari RKPD Tahun 2020 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU omor 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepada Badan kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Inpres Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyampaian LHKPN; BAB III Unit Pengelola LHKPN; BAB IV Pengawasan; BAB V Sanksi; BAB VI Tata Cara Penjatuhan Sanksi; BAB VII Ketentuan Khusus; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 31 Tahun 2020
BADAN PENDAPATAN DAERAH-KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2020/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan
Daerah; 2. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Badan Pendapatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
22 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat
Bahwa untuk memnuhi ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 56 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 18 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 32Tahun 2011, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 27 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 21 Tahun 2019 , Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
