Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang berintegritas dan profesional,
diperlukan peraturan disiplin pegawai yang dapat
dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin; bahwa peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan salah satu upaya untuk
dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk
lebih produktif; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk peraturan bupati tentang Disiplin Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Jenis Pelanggaran dan Hukuman, Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin, Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian keputusan, Berlakunya Hukuman Disiplin, Upaya Administratif, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan .Jangka Menengah Dae-rah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil pelaksanaanya dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi, prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan
daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
dan/ a tau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan;
b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor
44 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tebo Nomor 95 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2023.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Tebo No 3 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Tebo No 18 Tahun 2021; Perda Tebo No 1 Tahun 2023;
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEBO TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi
pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa
diperlukan suatu pedoman agar pelaksanaan dan
pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi
tertib
administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa diperlukan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana
Desa;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi
Dana Desa Tahun 2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Penggunaan ADD sebagaimana dituangkan dalam APB Desa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
Pedoman Pelaksanaan ADD Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari
penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan
berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas
pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungan guna mewujudkan
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
bahwa akibat dari perkembangan aktivitas industri yang
berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan
perubahan penggunaan lahan di wilayah sehingga
Pemerintah Daerah, perlu menyusun rencana detail tata
ruang sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 7 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031, perlu
menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan
Kaliwungu Tahun 2023-2043;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023-2043
yang meliputi
tujuan penataan Wilayah Perencanaan, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
43 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD Kota Surabaya Tahun 2023 No 62; https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4342
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 71 Tahun 2019;
Perpres No 95 Tahun 2018;
Perpres No 82 Tahun 2022;
Permenpan RB No 5 Tahun 2020;
Permenpan RB No 59 Tahun 2020;
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 4 Tahun 2021;
Perda Kota Surabaya No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya No 3 Tahun 2021;
Perwali Surabaya No 68 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Surabaya No 45 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi SPBE;
b. penetapan penanggung jawab;
c. perencanaan;
d. dukungan pengoperasian;
e. evaluasi kinerja; dan
f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pelayanan umum bagi
masyarakat merupakan kewajiban negara, sebagaimana
amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun
1945; bahwa dengan terselenggaranya pelayanan publik yang
baik, maka hak dan kewajiban masyarakat sebagai
penerima pelayanan puplik dapat terpenuhi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat
(8) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14
Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dan terselenggaranya pelayanan publik yang baik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Forum Konsultasi Publik sebagai Bentuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelaynan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
72 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 62 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah :
PERBUP Kab. Kebumen No. 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan,
yang mem pengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53
Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ketentuan Pasal 2 diubah dan Ketentuan Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
1156 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan
ABSTRAK:
bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang kehidupan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sleman yang berperan dalam
pemenuhan kebutuhan pangan, perbaikan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan; bahwa usaha sektor pertanian harus mampu menjamin
nilai keberlanjutan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi terwujudnya sistem pertanian yang lestari; bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu konsep yang dapat memberikan jaminan untuk
mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan, peningkatan nilai ekonomi produk pertanian, dan perbaikan kualitas hidup;
bahwa pelaksanaan sistem pertanian di Kabupaten Sleman belum memiliki sentra spasial yang bertujuan untuk menghimpun sumber daya lokal dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pertanian organik; bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Kawasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Subjek dan Objek Pertanian Organik; Kawasan Pertanian Organik; Budidaya Pertanian Organik; Pemasaran Prouk Pertanian Organik; Sertifikasi dan Pelabelan; Insentif; Forum Pertanian Organik; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
