Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahDesa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Sumedang No. 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Dan Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 49 Tahun 2007
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERATURAN DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, LD.2007/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa dan
telah diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 8 perlu diatur petunjuk
pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2007.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan batas kalurahan sebagai pedoman bagi pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan,
perlu mengatur batas Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020;
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembaruan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam rangka pembiayaan pembangunan di Desa dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dimilikinya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum:Nomor 8 T. Undang-Undang ahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014;. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 ;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 ;Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dengan Sistematika Sebagai Berikut:
1.Ketentuan Umum
2.Pendirian BUM Desa
3.Pengurusan Dan Pengelolaan BUM Desa
4.Pembinaan Dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2013; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab.Kayong Utara No. 11 Tahun 2015; Perda Kab.Kayong Utara No. 7 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jaminan Kesehatan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 49 Tahun 2009
PEDOMAN - PEMBENTUKAN -LEMBAGA KEMASYARAKATAN - DESA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2009/542
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007
PERBUP ini mencakup mengenai pembentukan; Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 49 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL SADANIANG DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah, perlu Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sadaniang Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendes PDTT No.5 Tahun 2016, Perkep Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.13 Tahun 2013, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal dan 20 hal lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
