Kepegawaian, Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 28/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara serta mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja PNS guna memberikan kepastian dan kejelasan karier PNS dalam rangka akselerasi pengembangan karir yang berkesinambungan melalui rencana suksesi yang obyektif, terencana, tepat waktu dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
b. Penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS;
c. Sistem Informasi Manajemen Talenta;
d. Pembiayaan;
e. Pembinaan dan Pengawasan;
f. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 28 Tahun 2022
PERBUP Kab. Buton Tengah No. 20 Tahun 2020 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Buton Tengah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton
Tengah.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perungang – Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5954);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5563); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan
Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 30 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12
Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Buton Tengah
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gambah Dalam
Kecamatan Kandangan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan dengan sistematika: ketentuan umum; penetapan dan penegasan batas Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan kerakteristik daerah, serta nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kelembagaan Desa Wisata; Pencanangan, Penilaian dan Penetapan Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Forum Komunikasi Desa Wisatal dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2022.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 ENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya usulan penambahan dan besaran terkait Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020,Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020,
Pasal I Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kab. Batang Hari Tahun 2022 No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemeritah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu memetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP di Instansinya dengan berpedoman pada Peraturan tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun1965; UU No.12 tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014; No.88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No.6 Tahun 2019;
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Seguna
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Sungai Mawang sebagalmana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020 tentang Batas Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Seguna yang merupakan pemekaran dari Desa Sungai Mawang dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 65 Tahun 2018, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a
. b
ahwa berd
asarkan ke
t
en
t
u
a
n P
asal 1
6 a
y
at (
2
) Pe
raturan Me
n
t
e
r
i Pe
nd
a
y
agu
naan A
para
t
u
r N
egara d
an Ref
o
r
mas
i B
irokrasi N
omo
r 2
5 T
ahun 2
021 te
ntang Pe
nyede
rhanaan S
tr
uktu
r O
r
ganisas
i p
a
d
a I
nstans
i Pemerintah unt
uk Pe
nyederhanaan Bi
r
okrasi, perubahan o
r
g
anisasi p
a
d
a i
nstans
i D
a
e
rah K
abupat
e
n has
il pen
yederhanaan S
tr
uktu
r O
r
g
ani
sasi di
t
e
tapkan oleh K
epala D
a
e
rah sesuai dengan ke
t
e
nt
uan pe
ratu
r
an pe
rundang-
undangan
; b. b
ahwa d
a
lam rangka mewujudkan tata kelol
a pemerin
t
ahan yang e
f
e
ktif d
an e
f
i
s
ien gu
na me
ningkatkan ki
nerj
a pemerintahan d
an pel
a
y
anan publik di li
ngkungan i
nstans
i Pemerintah K
abupat
en M
una pe
r
l
u dilakukan penyeder
h
anaan bi
r
okras
i; c. b
ahwa dalam rangka pelaksanaan kebi
j
a
kan pe
nyede
rhanaan bi
r
o
kras
i di li
ngkungan instans
i Pemerintah K
abupat
e
n M
una
, pe
r
l
u dilakukan penataan susunan o
r
gani
sas
i d
an tata kerj
a Di
nas S
o
s
i
al K
ab
up
at
en M
una
; d. b
ahwa be
r
dasarkan pertimban
gan seba
gaimana dimaksud pad
a hur
uf a
, hur
uf b d
an huruf c, pe
r
l
u mene
tapkan Pe
raturan B
upa
ti M
una t
e
ntang O
r
ganisasi d
an T
ata Kerj
a D
inas S
o
s
i
al K
abupat
e
n M
una
1
. P
asal 1
8 a
y
at (
6
) U
ndang-U
ndan
g D
asar N
egara R
epub
li
k I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 1
945; 2. U
ndan
g-U
n
dang N
omo
r 2
9 T
ahun 1
959 te
n
t
ang Pemben
t
ukan D
a
e
rah Tingkat I
I di S
u
l
a
we
s
i (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndones
i
a T
ahun 1
959 N
omo
r 74, Tambahan Le
mbaran N
egara R
epub
lik I
ndones
i
a N
omor 1
8
22
)
; 3. U
ndang-U
ndang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
1
1 ten
t
ang Pembe
nt
ukan Pe
ratu
r
an Pe
r
undang-
undan
gan (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
e
s
i
a T
ahun 2
0
11 N
omo
r 82, Tambahan Le
mbaran N
egara Repub
lik I
ndones
i
a N
omo
r 5234
) seba
gaimana tel
ah diubah de
ngan U
ndang-U
ndang Nomo
r 1
5 T
ahun 2
01
9 t
e
ntang Pe
rubahan atas U
ndang- U
ndang N
omo
r 1
2 T
ahun 2
0
11 t
e
ntang Pemben
t
ukan Pe
raturan Pe
rundan
g-
undangan (
Lembaran N
egara Republik I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
9 Nomo
r 1
83, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
lik I
ndones
i
a N
omo
r 6389
)
; 4. U
ndan
g-Undang N
omo
r 2
3 T
ahun 2
0
1
4 t
e
ntang Peme
r
i
ntahan D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republik I
ndo
n
esia Tahun 2
01
4 N
omo
r 2
44, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republik I
ndone
s
i
a N
omo
r 5587
) seba
gaimana t
elah diubah bebe
rap
a kali t
e
rakhi
r de
n
gan U
ndan
g-U
ndang N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 te
ntang C
ip
ta Kerj
a (
Lembar N
egara Republik I
ndone
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 2
45, Tambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndones
i
a N
omo
r 6573
)
; 5. U
ndang
-U
ndang N
omo
r 3
0 Tahun 2
01
4 t
e
n
t
ang A
dministras
i Peme
r
i
n
tahan (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
n
esia T
ahun 2
0
1
4 N
omo
r 292, T
ambahan Le
mbaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a N
omo
r 5601) seb
a
gaimana t
elah diubah dengan U
ndang
-U
ndang N
omo
r 1
1 T
ahun 2
020 te
ntan
g Cip
t
a Kerj
a (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
nes
i
a T
ahun 2
020 N
omo
r 2
45, T
ambahan Le
mbaran N
egara I
ndo
n
e
s
i
a Nomo
r 6
573
)
; 6. Pe
ratu
ran Pemerintah Nomo
r 1
8 T
ahun 2
0
1
6 t
e
ntang Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndon
e
s
i
a T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 1
14
, T
ambahan Le
mbaran N
egara Repub
li
k I
ndones
i
a Nomo
r 5
888
) seba
gaimana t
elah diubah de
n
gan Pe
raturan Pemerintah Nomo
r 72 T
ahun 2
0
1
9 t
e
ntang Pe
rubahan A
tas Pe
raturan Pemerintah N
omo
r 1
8 T
ahun 2
01
6 t
e
ntan
g Pe
rangkat D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
9 N
omo
r 1
87, Tambahan Le
mbaran N
egara Republ
i
k I
ndon
e
s
i
a N
omo
r 6402
)
;7. Pe
raturan Pemerintah Repub
li
k I
n
dones
i
a N
omo
r 1
2 T
ahun 2
01
7 te
ntang Pembin
aan dan Pe
n
gawasan Penyelen
ggaraan Pemerin
tah D
a
e
rah (
Lembaran N
egara Republi
k I
ndo
n
e
s
i
a Tahun 2
01
7 N
omo
r 73, T
amb
ahan Le
mbaran Neg
ara Republik I
n
do
nes
i
a N
omo
r 6041); 8. Pe
raturan M
ent
eri D
alam N
egeri N
omo
r 80 Tahun 2
0
1
5 ten
t
ang Pembent
ukan Produk H
ukum D
a
e
r
ah (
Berita Negara Republi
k I
ndo
ne
s
i
a T
ahun 2
0
1
5 N
omo
r 1
83
) seb
a
gaimana telah diubah de
n
gan Pe
ra
t
u
ran M
en
t
eri D
a
lam N
eg
e
ri N
omo
r 1
20 T
ahun 2
018 te
ntang Pe
rubahan atas Pe
raturan M
en
t
e
ri D
alam N
egeri N
omo
r 80 Tahun 2
0
1
5 te
ntang Pemben
t
ukan Produk H
uk
um D
a
e
rah (
Berita N
egara R
epub
lik I
ndones
i
a T
ahun 2
0
1
8 N
omo
r 1
57
)
; 9. Pe
ratu
ran M
en
t
eri Penda
y
a
gu
naan A
paratur N
egara dan R
ef
o
rmas
i Bi
r
o
kras
i R
epubl
i
k I
ndone
s
i
a N
omo
r 1
7 T
ahun 2
021 ten
t
ang Pe
nyetaraan Jabat
an A
dministras
i ke D
ala
m Ja
batan Fu
n
gs
i
onal (
Se
r
i
t
a N
egara R
epub
li
k I
ndones
i
a T
ahun 2
021 N
omor 525
)
; 1
0
. Pe
rat
u
r
an M
en
t
eri Pend
a agu
naa
n A
p
a
ratu
r N
egara d
an R
ef
o
rm
as
i Bi
r
o
kras
i R
epub
lik I
ndones
i
a N
omo
r 2
5 T
ahun 2
02 l t
en
t
ang Penyeder
h
anaan S
tr
uktu
r O
r
ganisas
i pada l
nstan
s
i Pernerinta
h U
n
t
uk Penyede
r
hanaa
n Bi
r
o
kras
i (
Ser
i
ta N
egara R
epu
b
l
ik l
ndon i T
a
h
un 2
0 l omor 46
)
; 1 I
. Pe
rat
u
r
an M
en
t ri si
a
l R
epub
lik I
ndones
i
a o
mo
r 1
4 T
ahun 2
0
1
6 ten
t
ang P
d m n N
omcnkla
t
u
r i
na o
s
i
a
l O
a
e
ra
h P
rovi
n
s
i I
an Di
n
as si
a
l I aerah K
abupa
t
e
rr
/
Ko
ta (
Berita N g
ar
a R p
u
b
li
k l
n
c
l
on si T
ahu n 2
0
1
6 N
omor 1
5
90
)
; 1
2
. P
e
r
at
u
r
an D
a rah K
abupaten M
unn N
omor 6 T
ah
un 2
0
1
6 ten
t
ang Pemb n
t
ukan d
an u
s
un
a
n Pe
ra
ngka
t D
aera
h K
abupat
en M
una (
Lemb
a
ran D
a rah K
abupat
en M
una T
ahun 2
0
1
6 N
omo
r 6, T
a
rn
b
a
h
an Lembaran D
ae
rah K
abupat
en M
una N
omo
r 6
) se
bagaimana tel
ah diubah den
gan Pe
rat
u
r
an D
aerah K
abu
pa
t
en M
una N
omo
r 2 T
ahun 2
021 ten
t
ang Pe
r
u
bahan A
t
as Pe
ratura
n D
a
e
ra
h K
abupat
en M
una N
omor 6 T
ahun 2
0
1
6 tentang Pemben
t
ukan d
a
n S
us
unan Pe
rangkat D
aerah (
Lembaran D
a
e
rah K
abupat
en M
una Tahun 2
021 N
omo
r 2
, Tambahan Lembaran D
ae
rah K
abupa
t
en M
una N
omo
r 2)
;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH
BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAB V TATA KERJA
BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2022
SUSUNAN ORGANISASI - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - KABUPATEN OGAN ILIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2022/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan persetujuan Gubenur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061 /0457/VII/2022 serta berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir Noor 102 Tahun 2021 tentang susunan organisasi uraian tugas dan fungsi serta tata kerja ddinas ketahanan pangan dan pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertaniaan No 43 Tahun 2016;Perda No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah bebeerapa kali diubah terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten ogan ilir,Ketentuan umum ,Kedudukan ,susunan organisasiUraian tugas dan fungsi,Unit pelaksanaan teknis dinas,kelompok jabatan fungsional,tata kerja,kepegawaian,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ogan Ilir dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Pangan Kabupaten Ogan Ilir
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat ( 1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupat:i Jepara Nomor 52 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengalokasian Rincian Dana Desa
Bab III Penyaluran Dana Desa
Bab IV Prioritas Penggunaan Dana Desa
Bab V Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2022.
26 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
