Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga
pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi
dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi
penghargaan yang diberikan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain,
dan/atau perseorangan sebagaimana dinormakan pada
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014
tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan
Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian
Penghargaan Olahraga dan dalam rangka menjamin
objektifitas dan pemberian penghargaan olahraga maka
perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian
penghargaan olahraga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan
Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri
dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Bentuk Penghargaan;
4. Persyaratan Memperoleh Penghargaan;
5. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan;
6. Pendanaan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2004 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2005
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang besaran kekurangan Bagi Hasil Penerimaan yang
diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal
dari Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2005.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD TAHUN 2019 NOMOR 73/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PURNABAKTI ATAU TELAH MENINGGAL DUNIA
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan angka 5 huruf d Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/655/SJ tanggal 4 April 2006 perihal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, serta dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Purnabakti atau Telah Meninggal
Dunia;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TUNJANGAN MASA AKHIR JABATAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Honorarium Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Honorarium Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yaitu meliputi Ketentuan umum, Ruang Lingkup, Kriteria Penerima Honorarium, Mekanisme Pembayaran, Pembiayaan, Monitoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 78 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERDA KAB BENGKALIS No. 2 tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang besaran dan mekanisme pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang dilakukan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 78 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta untuk
menunjang kegiatan operasional guna melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan tunjangan
komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana
operasional; bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran
tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen serta
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan Kabupaten Kebumen, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 78 Tahun 2020
tambahan - penghasilan - pegawai - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - cianjur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD 2020/78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa tahmbah penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur dengan keluarnya keputusan mentri Dalan Negri No. 900-4700 Tahun 2020 maka perlu menetapkan kembali Perbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Permerintah Kab. Cianjur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Keuangan RI No. 3 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 63 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 41 Tahun 2018; Keputusan Mendagri No. 900-4700 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 74 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP, Sasaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pegaturan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemberian TPP, Penilaian Produktivitas Kerja Dan Disiplin Kerja, Pemotongan TPP, Mekanisme Pehitungan Dan Pembayaran, Penghentian Pemberian TPP, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
23 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 78 Tahun 2023
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 78, BD Tahun 2023 Nomor 355
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai dengan memperhatikan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2024;
UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 21 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 6 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab IIi Prinsip-Prinsp Pemberian TPP ASN Bab III Kriteria Pemberian TPP ASN Bab IV Pembentukan Tim Pelaksanaan TPP ASN Bab V Penetapan Besaran TPP ASN Bab VI Jam Kerja Bab VII Pemberian Dan Pengurangan TPP ASN Bab VIII Penangguhan TPP ASN Bab IX Penilaian TPP ASN Bab X Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran TPP ASN Bab XI Pembiayaan Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
