Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.570 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub 45 th 2019.pdf

lampiran pergub 45 th 2019.pdf

PERTANIAN-KESEHATAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, JDIH PROVINSI NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

ABSTRAK:

a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang mempunyai potensi sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar asal tumbuhan, Pemerintah Daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, adil, aman, beragam, bermutu dan bergizi seimbang (B2SA); b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan perlu ada jaminan terhadap keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan bagi konsumen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5360); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5680); 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. pelaku usaha PSAT dan pengguna produk PSAT; b. keamanan dan mutu; c. keterangan asal-usul, kemasan, pelabelan, dan ketelusuran; d. pendaftaran dan penerbitan sertifikat mutu; e. fasilitasi pemasaran dan persebaran; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. ketentuan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
-
-
33

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Otoritas Veteriner

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Pergub 38 Tahun 2019 ttg Otoritas Veteriner.pdf

Kesehatan - Lingkungan Hidup - Pertanian dan Peternakan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2019/38

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Otoritas Veteriner

ABSTRAK:

Bahwa hewan merupakan rahmat dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK320/12/2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019.
Segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2019
14 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub 38 th 2019.pdf

PETERNAKAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

:a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I NTB dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1);
(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah harus terlebih dahulu memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotocopy akte pendirian perusahaan; b. surat keterangan berdomisili di daerah; c. fotocopy surat izin usaha perdagangan; d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; e. fotocopy surat tanda daftar perusahaan; f. asli rekomendasidari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota; dan g. asli surat keterangan mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai minimal setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Thun 2005 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
-
13

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub 35 th 2019.pdf

PETERNAKAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, JDIH PROV NTB

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN TERNAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya ternak, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu ternak demi kelanjutan produksi ternak serta pengendalian peredaran bahan pangan asal ternak di daerah, dipandang perlu adanya pengendalian dan pengaturan pengeluaran dan pemasukan ternak; b. bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan ternak diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga ternak sehingga aktivitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pengeluaran dan pemasukan ternak menjadi lancar dan tertib, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pengiriman Ternak Keluar Daerah Tingkat I NTB dan Pemotongan Ternak Untuk Industri (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1);
(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran atau pemasukan ternak di daerah harus terlebih dahulu memiliki SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Untuk memperoleh SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotocopy akte pendirian perusahaan; b. surat keterangan berdomisili di daerah; c. fotocopy surat izin usaha perdagangan; d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak; e. fotocopy surat tanda daftar perusahaan; f. asli rekomendasidari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota; dan g. asli surat keterangan mempunyai kandang penampungan ternak dengan kapasitas memadai minimal setara 25 ekor ternak besar (bagi pedagang ternak) dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Thun 2005 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
13

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Pergub 27 Tahun 2019 ttg ...ahan Rawa Gambut.pdf

Kehutanan dan Perkebunan - Pertanian dan Peternakan - lingkungan hidup

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2019/27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal

ABSTRAK:

Bahwa kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dan pekarangan dengan cara membakar dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017.
Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Melalui Kearifan Lokal

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2019
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Pergub_No._27_Tahun_2019_...Beras-dikonversi.pdf

ketahana pangan

2019

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 27 SERI E

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
UU 2/1950; UU 17/2003; UU 18/2012; UU 23/2014; PP 17/2015; PP12/2019; Permendagri 13/2006; Permentan 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 ; Perda Prov Jatim 2/2007; Perda Prov jatim 11/2016
Peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; dana CPP Provinsi; organisasi pelaksana; penyedia; mekanisme penyaluran; pelaporan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Pergub DIY No.58 Tahun 2011 ttg Pusat Perbenihan Yogyakarta

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. DIY No. 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta

Download file:

Pergub DIY No.18 Tahun 20...nihan Yogyakarta.pdf

BENIH-PUSAT-PERUBAHAN KETIGA

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2019/NO.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub DIY No.58 Tahun 2011 ttg Pusat Perbenihan Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, fasilitasi Pusat Perbenihan Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta Yogyakarta.
Materi Pokok: Tugas Jogja Benih dan Biaya Pelaksanaan Kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Jumlah Halaman: 5 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

pengendalian ternak sapi dan kerbau

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2019/NO.678

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketersediaan Bibit ternak, kartu Identitas Ternak dan Peran Serta Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman, kartu identitas ternak, dan peran serta masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 1999
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

pergub_8_th_2019.pdf

komisi-irigasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2019/No.8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015.
Peraturan Gubernur ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi, susunan organisasi, keanggotaan, masa kerja, dan tata kerja, sekretariat komisi irigasi, hubungan kerja antar komisi irigasi, pembiayaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
21 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 112 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Diubah dengan

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 104 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan
Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52028).

Mencabut

Peraturn Gubernur Nomor 190 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52126)

Download file:

No 112 Tahun 2018.pdf

kepegawaian - aparatur negara - jabatan/profesi/keahlian/sertifikasi

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 112, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 52045

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian Dan Kehutanan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2016 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 87 Tahun 1999 stdd PP No. 97 Tahun 2012; KEPMENPAN No. 37/KEP/M.PAN/5/2001 stdd PERMENPANRB No. 52 Tahun 2005; KEPMENPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004; PERMENPAN No. PER/17/M.PAN/4/2006; PERMENPAN No. PER/02/MENPAN/2/2008; PERMENPAN No. PER/10/M.PAN/05/2008; PERMENPAN No. PER/19/M.PAN/10/2008; PERMENPANRB No. 09 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 22 Tahun 2010 stdd PERMENPANRB No. 2 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 2 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 33 Tahun 2011; PERMENTAN No. 72/Permentan/OT.140/10/2011; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2012 stdd PERMENPANRB No. 23 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 50 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 52 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2012;PERMENTAN No. 80/Permentan/OT.140/12/2012; PERMENTAN No. 84/Permentan/OT.140/12/2012; PERMENPANRB No. 22 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 27 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2014; PERMENTAN No. 05/Permentan/OT.140/2/2015; PERMENTAN No. 69/Permentan/OT.110/12/2015; PERMENPANRB No. 20 Tahun 2016; PERMEN Kelautan dan Perikanan No. 66/PERMEN-KP/2016; PERMENPANRB No. 25 Tahun 2017; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2016; KEPGUB No. 85 Tahun 2002; KEPGUB No. 851 Tahun 2002; PERGUB No. 58 Tahun 2008; PERGUB No. 268 Tahun 2016; PERGUB No. 280 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional bidang ketahanan pangan, kelautan, pertanian dan kehutanan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Gubernur Nomor 190 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52126).
59 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT