Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah
satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah
secara efektif, efisien dan terpadu guna mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik; bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun
perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pati dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan kepala
daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh
gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota
untuk daerah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
yang diuraikan dalam:
a. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. Pembinaan dan Pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Pembinaan dan Pengawasan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
d. Pembinaan dan Pengawasan peningkatan kapabilitas APIP; dan
e. pengawasan dengan tujuan tertentu.
Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024
PERBUP Kab. Demak No. 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
PERBUP Kab. Demak No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan tata naskah dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 41
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan
organisasi, dinamika peraturan perundang-undangan, dan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2021 dicabut.
71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Pengahasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIamis Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
34 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Manajemen Layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Layanan SPBE adalah penerapan secara sistematis yang meliputi tahap perencanaan, operasional dan evaluasi yang mencakup proses pelayanan kepada pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE dan pengelolaan aplikasi SPBE. Penerapan Manajemen Layanan SPBE melalui beberapa tahapan:
a. perencanaan;
b. operasional; dan
c. evaluasi.
Setiap tahapan Manajemen Layanan SPBE dimaksud dilakukan melalui serangkaian proses:
a. pelayanan pengguna SPBE;
b. pengoperasian layanan SPBE; dan
c. pengelolaan aplikasi SPBE.
Pedoman Manajemen Layanan SPBE dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2024
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola
secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata
kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten
Blora melalui Satu Data Blora; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Satu Data sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu
disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis, Sumber dan Sifat Data, Penyelenggara Satu Data Blora, Forum Satu Data Blora, Penyelenggaraan Satu Data Blora, Portal Satu Data Blora, Manajemen Hak Akses, Partisipasi dan Kerja Sama, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2021 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta
untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten
Kebumen perlu mengatur pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fokus Penggunaan Dana Desa, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, Publikasi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
83 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak
dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat miskin dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial, perlu memberikan bantuan
dalam bentuk jaring pengaman sosial terpadu di bidang
sosial, kesehatan dan pendidikan; bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun
2022 Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu, belum
mengakomodir semua kebutuhan dalam masyarakat,
sehingga perlu diubah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman
Sosial Terpadu perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022
Tentang Jaring Pengaman Sosial Terpadu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Psal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2022 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Brebes dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu menerapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes; bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes, perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa yang meliputi pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap transaksi Penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar harga satuan tahun Anggaran 2024;
b. bahwa Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali
Mandar Nomor 6 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perbub No. 6 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga satuan tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024.
Perbup Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023
369 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
