Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 13.132 peraturan dalam 0,087 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 60 Tahun 2019

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP NOMOR 60 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Banjar No. 9 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017 - 2019

Download :
perbup nomor 60 tahun 2020 tentang ROAD MAP 2020-2024..pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/No. 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; U Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Permendagr Nomor 80 Tahun 2015; PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2020-2024, yang memuat: BAB I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Bab III Analisis Lingkungan Strategis; Bab IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024; Bab V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020- 2024; dan Bab VI Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2017-2019
40 halaman; lampiran 36 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 60 TAHUN 2021 Perubahan Kedua RKPD.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2021/60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah dijadikan dasar pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan dasar hukum yang sesuai dengan program kerja pemerintah kabupaten bandung; c. bahwa dasar hukum yang ada dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 perlu dilengkapi sehingga dapat sesuai dengan program kerja pemerintah Kabupaten Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018, . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 99 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2021
28 halaman

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 60 Tahun 2022

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

Abstrak

RENCANA - TATA RUANG - KAWASAN STRATEGIS NASIONAL - KAWASAN PERKOTAAN - KENDAL - DEMAK - UNGARAN - SALATIGA - SEMARANG - PURWODADI

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 60, LN.2022/No.96, jdih.setneg.go.id: 171 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (4) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 TAhun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; dan PP Nomor 32 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kawasan Perkotaan Kedungsepur) yang merupakan KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan Perkotaan Kedungsepur tersebut terdiri atas: 1) kawasan perkotaan inti; 2) kawasan perkotaan di sekitarnya; dan 3) sebagian perairan pesisir Provinsi Jawa Tengah yang membentuk kawasan metropolitan. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur antara lain berfungsi sebagai pedoman untuk: 1) penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur; 2) penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi, kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional di Kawasan Perkotaan Kedungsepur; 3) Penataan Ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan Perkotaan Kedungsepur; ; dan 4) pengelolaan Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2017.
Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis: 1) perdagangan barang dan/atau jasa; 2) industri; 3) industri maritim dan jasa maritim; 4) sumber daya kelautan; dan 5) pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
Lampiran 6 berkas.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 60 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020

Download :
Perbup_60_2020.pdf

Abstrak

rencana kerja

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/NO.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pernerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalarn tahun berjalan rnenunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; bahwa dalarn rangka penyusunan Kebijakan Urnurn Perubahan Anggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentara Perubahan Tahun 2020 untuk rnenyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020, perlu rneninjau kernbali Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/215/2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 diubah.
1181 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 60 Tahun 2020

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perbup_60_2020 kendal.pdf

Abstrak

rencana kerja perangkat daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur penetapan untuk tahun 2021 sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPD dan sistematika renja PD tahun 2021yang memuat pendahuluan, hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 60 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Rembang No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

Download :
PERBUP_60_2019 - Dinpermades_ocr.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-ATAS-PERARUTAN-BUPATI-REMBANG-TENTANG-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-fungsi-serta-tata-kerja-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-desa-kabupaten-rembang

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2019 No. 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan penyesuaian pada susunan organisasi, tugas, dan fungsi, termasuk perubahan pada bidang-bidang seperti Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan, Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, serta Lembaga Kemasyarakatan dan Adat. Adanya penambahan ketentuan juga mencakup pembentukan seksi dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab masing-masing unit organisasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Rembang No. 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdyaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Diubah
7 hlm beserta Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 60 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
perbup no 60 tahun 2022 Kab . Banjar.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD/2022/NO.60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023. Dengan Sistematika : KETENTUAN UMUM; SISTEMATIKA PENYUSUNAN; PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 60 Tahun 2021

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Bangka Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bangka Nomor 46A Tahun 2020, Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 yaitu meliputi Ketentuan Umum, Sistematika Penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, Materi Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, Pelaksanaan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
7

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1980

Pelaksanaan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Keppres No 61 TH 1980.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 1980.