Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.398 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Download file:

PERBUP 30 TAHUN 2012.pdf

TATA-CARA-PENERBITAN-IZIN-AIR-TANAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2012/No.30 Seri E Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pemberian izin air tanah, maka dengan Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 telah ditetapkan Tata Cara Pcnerbitan lzin Air Tanah; b, bahwa dengan adanya perkcmbangan keadaan dan tingkat kcbutuhan, beberapa ketcntuan yang diatur dalam Peraturan Bupati scbagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai 1118i, schingga perlu scgcra dilakukan perubahan dan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan lzin Air Tanah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2015); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan den Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Llngkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27); 19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 20 IO tentang Tata Cara Penerbltan lzln Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor21);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2011 Nomor 21)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2011 Nomor 21)
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Kelompok Pelanggan , Blok Konsumsi, Dan Penyesuaian Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura

Mengubah

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2011 tentang Kelompok Pelanggan, Blok Konsumsi dan Penyesuaian Tarif pada Perusahaan Daerah AIr Minum (PDAM) Tirta Sukapuran Kabupaten Tasikmalaya

Download file:

PERBUP NOMOR 28 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 24 TAHUN 2012.pdf

PENGGUNAAN-JASA-PRODUKSI-ATAS-LABA-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-TIRTA-PERWITASARI-KABUPATEN-PURWOREJO

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/No.24 Seri E Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa agar pelaksanaan penggunaan Jasa Produksi atas laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari dapat be.rjalan secara transparan, cfektif dan cfisicn serta dapat memberikan motivasi kinerja karyawan, perlu diatur penggunaan jasa produksi tersebut; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (6) Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, pembagian Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerab Air Minum; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kegegawaian Perusahaan Daerab Air Minum; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pcrwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi. Jasa produksi sebagaimana dimaksud adalah sebesar 15 % (Lima belas persen) dari laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP 21 TAHUN 2012.pdf

TATA-CARA-PENERBITAN-IZIN-AIR-TANAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2012/No.21 Seri E Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan air tanah bagi masyarakat di Kabupaten Purworejo yang berkecukupan dan berkelanjutan, perlu upaya pengendalian pengambilan, pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, mclalui pemberian izin pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah secara selektif dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; b. bahwa da1am rangka pemberian izin air tanah sebegaimana dimakaud pada huruf a. perlu mengatur tata cara penerbitan izin air tanah yang ditctapkan deogan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaoa dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan lzin Air Tanah;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t.entang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2015); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ha.yati dan Ekoaiatemoya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbcr Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Pcraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 10. Peraturan Pcmerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pcngelolaan Sumbcr Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 11. Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34); 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang W!layah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kegiatan pemakaian air tanah atau pengusabaan air tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelab mendapatkan hale guna pakai air dari pemanfaatan air ta.nab atau hale guna usaha air dari pemanfaatan air tanab. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan: a. rencana pengelolaan air tanah; b. kelayakan teknis dan ekonomi; c. fungsi sosial air tanah; d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Izin Air Tanah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup Kab. Kudus Tahun 2012 No 18_ocr.pdf

Air Tanah

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2012/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat perlu adanya pengelolaan air tanah secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan; bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu mengatur Izin Air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Izin Air Tanah yang meliputi Asas Dan Tujuan, Perizinan, Hak Dan Kewajiban, Batasan Dan Larangan, Berakhirnya Izin Air Tanah, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

Abstrak

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP 16 TAHUN 2012.pdf

RENCANA-AKSI-DAERAH-PENYEDIAAN-AIR-MINUM-DAN-PENYEHATAN-LINGKUNGAN-KABUPATEN-PURWOREJO-TAHUN-2011-2015

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/No.16 Seri E Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan perluasan dan pengarusutamaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terwujudnya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanltasi, perlu pemuatan kebijakan air minum dan penyehatan linglrungan, khususnya yang berbasis masyarakat dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan linglrungan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purworejo Tahun 2011- 2015;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Llnglrungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistern Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 8. lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/Pfrr/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/Prrr/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Peraturan Gubcmur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Alesi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goal's Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2008 Nomor 4); 14. Peraturan Oacrah Kabupatcn Purworcjo Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Organisasi dan Tata Kcrja Perangkat Daerah Kabupatcn Purworcjo (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 2008 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 2 Tahun 2011 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Dacrah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2);
Materi Pokok Perbup ini adalah: RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum clan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. RAD AMPL Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai: a. instrumen kebijakan pengcmbangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah; b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan; c. media intemalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; e, acuan jumlah desa repli.ka.si program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2012 clan 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2012.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Sragen

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

RENCANA PERBUP ABT (salinan)1.pdf

AIR TANAH - pengelolaan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa air tanah mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah guna menunjang pembangunan Kabupaten Sragen secara lestari dan berkelanjutan; bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki kewenangan pengelolaan air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Sragen;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, pengelolaan air tanah, perizinan dan rekomendasi teknis, hak dan kewajiban pemegang izin, sistem informasi air tanah, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2012.
24 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008

Download file:

Perbup No. 10_2012.pdf

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM - TARIF AIR MINUM

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2012/No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rembang adalah perusahaan daerah yang seluruh assetnya merupakan milik kekayaan daerah yang dipisahkan; bahwa tarif air minum PDAM Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang Tahun 2008-2011 sudah tidak berlaku; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan kemampuan perusahaan, maka perlu meninjau dan mengatur kembali tarif air minum pada PDAM Kabupaten Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Rembang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999; Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar kebijakan penetapan tarif, golongan pelanggan dan blok konsumsi, tarif air minum, beban tetap dan tarif lain-lain, pembayaran, sanksi pelanggaran dan admnistrasi, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2008 dicabut.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tarif Dasar Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 9 ...2 ttg Tarif PDAM.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tata Cara Dan Teknis Pengenaan Sanksi Bagi Pelanggan Dalam Wilayah Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Subang No. 76 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pokok Pelayanan, Penggolongan Pelanggan, Tahapan, Dan Penerapan Tarif Air Minum Serta Sanksi Administrasi Kepada Pelangganan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang

Download file:

PERBUP NO 06 TAHUN 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2012.