Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 140 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 79 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Kaur 2019-79.pdf

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 764

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Badan Usaha Milik Desa pada BAB XI Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 13 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 30 Tahun 2002 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 12 Tahun 2011 6. UU No. 6 Tahun 2014 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 43 Tahun 2014 9. Perpres No. 2 Tahun 2015 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 11. Permendagri No. 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 13. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2016
Maksud pembentukan BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga

Abstrak

Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP NO 77 TAHUN 2019.pdf

BUM DEsa - pengurusan - pedoman

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Tahun 2019 No. 77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan peerintah desa di Kabupaten Purbalingga dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli desa perlu menyusun pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan meemperhatikan kebutuhan dan potensi desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pendirian BUM Desa, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, bentuk organisasi BUM Desa, Organisasi pengelola BUM Desa, modal BUM Desa, Klasifikasi Jenis usaha BUM Desa, alokasi hasil usaha BUM Desa, Kepailitan BUM Desa, kerjasama BUM Desa antar desa, pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
.
.
14 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Berau 61-2019 Pend...rusan BUMKampung.pdf

MILIK KAMPUNG-BADAN USAHA-PEMBUBARAN-PENGELOLAAN-PENGURUSAN-PENDIRIAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik kampung dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pendirian BUMK; Pengurusan dan Pengelolaan BUMK; Klasifikasi Jenis Usaha dan Permodalan; Kerjasama; Pertanggungjawaban Pelaksanaan; Administrasi; Tahun Buku dan Bagi Hasil; AD/ART; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Kulon Progo No 56 Tahun 2019.pdf

desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD. 2019/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Wisata Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan usaha pengelolaan wisata desa oleh Badan Usaha Milik Desa agar dapat menciptakan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa, perlu optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal desa; b. bahwa agar pengembangan usaha pengelolaan wisata desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran maka perlu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang profesional dan akuntabel;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2018; 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 ; 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2018 ; 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 ; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Mekanisme Dan tata Kelola, Jenis Dan Batasan Wisata Desa, Organisasi Pengelola Wisata Desa, Jenis Usaha Wisata Desa, Peran Berbagai Pihak, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
Jumlah Halaman: 20 HLM, Lampiran: 24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 49 TAHUN 201...USAHA MILIK DESA.pdf

bumdes-bumd desa-apbdes-apb desa-desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemrintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa; 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUMDes. Penyertaan Modal Pemerintah Desa, bukan modal awal pendirian BUMDesa dan bukan merupakan komponen hutang yang harus dilunasi oleh BUMDesa, tetapi merupakan modal BUMDesa. Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dapat bersumber dari APBDesa, yang sebelumnya sudah disepakati dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Besaran penyalurannya harus mempertimbangkan kondisi keuangan Desa dan kemampuan kapasitas BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya berdasarkan analiasa usaha dan proposal usaha yang diajukan oleh Ketua BUMDesa. Proposal penyertaan modal diajukan sebelum pengesahan APBDesa tahun berjalan. Penyertaan Modal Desa baik yang berupa pembiayaan atau kekayaan Desa dapat dipergunakan oleh BUMDesa, sebagai modal awal atau modal dasar pendirian Unit Usaha BUMDesa. Apabila Unit Usaha BUMDesa dalam bentuk Perseroan Terbatas, minimal BUMDesa memiliki saham 70% dari keseluruhan modal dasar Perseroan, sisanya dimiliki oleh masyarakat Desa atau Badan Hukum Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang betujuan untuk mendirikan Unit Usaha BUMDesa, tanpa persetujuan dalam Forum Musyawarah Desa batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
-
-
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup No 48 Tahun 2019.pdf

badan usaha milik desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keuangan masyarakat gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong diperlukan suatu wadah/ institusi yang mengelola usaha agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kewenangan gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 48 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Azas, Maksud dan Tujuan; BAB III Pendirian BUMG; BAB IV Organisasi Pengelola BUMG; BAB V Modal; BAB VI Klarifikasi Jenis Usaha; BAB VII Pembagian Hasil Usaha; BAB VIII Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; BAB IX RKA-BUMG; BAB X Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; BAB XI Kepailitan; BAB XII Pembinaan dan Pengawasan; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
29 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

perbub no 45 thn 2019 jdihkarimun(232) (1).pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN KARIMUN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2015; Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Karimun No. 5 Thaun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 56 TAHUN 2017
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengintegrasian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Ke Dalam Badan Usaha Milik Desa Dalam Kabupaten Muara Enim

Abstrak

Lingkungan Hidup Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Muara Enim Nomor 44 Tahun 2019.pdf

sistem-penyediaan-air-minum-sanitasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2019/No. 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengintegrasian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Ke Dalam Badan Usaha Milik Desa Dalam Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK:

Dalam rangka menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi, maka pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi di perdesaan perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraflrran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengumsan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usatra Milik Desa, maka untuk sarana penyediaan, pengelolaan air minum dan sanitasi di desa dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDESPDTT No. 2 Tahun 2015; PERMENDESPDTT No. 4 Tahun 2015; PERDA No. 7 Tahun 2016; PERBUP No. 35 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengintegrasian, kelembagaan, pendanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Pengintegrasian Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat kedalam Unit Usaha BUM Desa ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 42 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Abstrak

Standar/Pedoman Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Malinau Nomor 42 P...L BUMDES MALINAU.pdf

PENYERTAAN MODAL-BADAN USAHA MILIK DESA-BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama

ABSTRAK:

dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) diperlukan modal awal dan modal pengembangan usaha yang bersumber dari APBDes, yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Desa
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERMODALAN BUMDES DAN BUMDES BERSAMA BAB IV MEKANISME PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDES BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
52 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perbup Malinau Nomor 41 BUMDES MALINAU.pdf

BADAN USAHA MILIK DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa maka perlu adanya tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III PERAN, STRATEGI DAN PRINSIP DASAR BAB IV PENDIRIAN BAB V PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDes BAB VI PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN BAB VII KERJASAMA BUMDes ANTAR-Desa BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDes BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT BAB X KOP SURAT, STEMPEL, DAN PAPAN NAMA BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
23 Halaman

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT