Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 344 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor PEM.D/109/820/D.4 tentang Penugasan Pejabat Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/108/820/D.4 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; c. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/23/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; d. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/74/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/82/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/84/820/D.4 tentang Pemindahan Jabatan Pelaksana Dan Penugasan Sebagai Pelaksana Sub Koordinator; dan g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/94/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

Download file:

Perbup Kulon Progo No 41 Tahun 2023.pdf

birokrasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2023/41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien, maka perlu mewujudkan penyederhanaan birokrasi; b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional; c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri dimaksud
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Mekanisme kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan yang dicabut: a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor PEM.D/109/820/D.4 tentang Penugasan Pejabat Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/108/820/D.4 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; c. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/23/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; d. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/74/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/82/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo; f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/84/820/D.4 tentang Pemindahan Jabatan Pelaksana Dan Penugasan Sebagai Pelaksana Sub Koordinator; dan g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/94/820/D.4 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 31 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

No.41 TAHUN 2023 perbup sistem kerja.pdf

Sistem Kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2023 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Sistem Kerja;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019 ;PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 19 Tahun 2018; Permen PAN-RB No.17 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN-RB No. 7 Tahun 2022; Perda No. 13 Tahun 2021; suketkemendagri No. 100.2.2.6/4520/OTDA,
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Mekanisme Kerja Bab IV Proses Bisnis Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 40 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup 40 tahun 2023.pdf

reformasi birokrasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2023 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa Road Map Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak 2020-2024.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan & RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenpan & RB No. 3 Tahun 2023; Permenpan & RB No. 6 Tahun 2020; Perbup Lebak No. 139 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur menganai perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2023.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Lebak No. 139 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NO. 39 TAHUN 2023 ...KONSEL 2020-2024.pdf

PERUBAHAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas peraturan tersebut; b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2027 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024, perlu disesuaikan sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupali Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O1I tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O74 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO telrtar,g Grand Design Reformasi Birokrasi 20 lO-2O25; 11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2075 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 59O); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2olg tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 14. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O lentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor S)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Ta},un 2022 Nomor 4); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 19); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202 I Nomor 12); 19. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O-2O24 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 14).
Pasal 1 Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 14), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
84 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NO 37 TAHUN 2023.pdf

roadmap-reformasi-birokrasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birorkasi Tahun 2020-2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peratuam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 17); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 8).
Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diubah sebagai berikut: Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

2023pb3308037.pdf

reformasi birokrasi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2023/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi nasional terbagi dalam 3 periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, sehingga perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi guna operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Road Map RB, Tim Pengelola RB, Jangka Waktu, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Garut No. 27 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2020

Download file:

2023pb3205037.pdf

PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - NOMOR 27 - TAHUN - 2020 - TENTANG - ROAD - MAP - REFORMASI - BIROKRASI - TAHUN - 2020 - 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD 2023/37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan refomasi birokrasi, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 2024; bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan dalam Road Map reformasi birokrasi di tingkat nasional yang mengatur perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi dalam rangka penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebag aimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 2024;
Undang Undang Nom or 14 Tahun 1950 Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang deng an Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang Undan g Nomor 28 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang K itab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga n Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keua ngan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 , Undan g Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2 023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, Peraturan Mente ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024 (Berita Negara Republik Ind onesia Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gar ut Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tahun 2018 Nomor 9) s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak hir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 28 Tahun 202 2 tentang Perubahan Ke lima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupa ten Garut Tahun 202 2 Nomor 228); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Pe raturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2020 di ubah
33 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja

Abstrak

Struktur Organisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Pati 36_2023.pdf

sistem kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2023/NO.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja

ABSTRAK:

bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
70 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

2023perbup5103035.pdf

SISTEM-KERJA-UNTUK-PENYEDERHANAAN-BIROKRASI-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 35.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa penyesuaian mekanisme kerja dilingkungan pemerintah Daerah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan Publik kepada Masyarakat. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi pegawai fungsi unit organisasi pada instansi pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan Jabatan dalam rangka Penyerdahanna Birokrasi. c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016.
Ketentuan Umum,Mekanisme Kerja,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
-
-
27 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026

Download file:

Perbup Nomor 35 tahun 2023.pdf

reformasi birokrasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD 2023 (35): 93 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
93 Halaman

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT