Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 20202/28 e
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simeuleu Nomor 28 Tahun 2020
PERBUP Kab. Simeuleu No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 23 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Instruksi Menteri Dalam r egeri 'omor 3 Tahun 2020 tentang Penru1ggulangan Corona
\ iru Oi ems O 19 ( uid l ) di Dcsa melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau dalam rangka mengahadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penangan pandemi Corona Virus Dis ase 019 (COVID-I9) dan Bantuan Langsung Tunai Desa, maka dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa dalam Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan perti.mbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tonai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteti Keuangan Nornor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 /2020; Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013; . Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 3 tahun 2020;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 7 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18A, Pasal 22A, Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa perlu pengaturan pelayanan informasi publik di desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2017.
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Maksud dan Tujuan;
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa;
Media Informasi Desa;
Pembiayaan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati langkat nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Mempercepat Penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa , persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setap Desa Tahun 2020 perli dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
UU No. 7 Drt Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 5 tahun 1982, PP No. 10 Tahun 1986, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permenkeu No. 35/PMK.07/2020, Perda Kab. Langkat No. 29 tahun 2007, Perda Kab. langkat No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Langkat No. 12 Tahun 2019, Perbup langkat No. 55 tahun 2016, Perbup Langkat No. 42 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, maka untuk menampung perkembangan
kebutuhan masyarakat desa mengenai aturan Pengadaan
Barang/ J asa di Desa, Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/ Jasa di Desa dipandang perlu untuk diganti;
b. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun
2014; 13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018; 14. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2018
Materi POkok: mengatur mengenai Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa untuk memberikan
pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan
Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa agar Pengadaan dilakukan
sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan
prinsip-prinsip Pengadaan. memuat antara lain: Ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata nilai pengadaan; ruang lingkup pengadaan; para pihak dalam pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; pengadaan melalui penyedia; pembayaran prestasi kerja; keadaan kahar; pemutusan surat perjanjian; sanksi; penyelesaian perselisihan; pelaporan dan serah terima; pembinaa, pengawasan dan pengadaan secara elektronik; ketentuan lain-lain, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
jumlah 42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
2. Dengan adanya perubahan aturan terkait Kepegawaian maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu direvisi;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI. Kode Etik PNS bertujuan untuk :
1. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
3. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
4. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional; dan
5. menjaga martabat, kehormatan dan meningkatkan citra dan kinerja PNS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien telah ditetapkan Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten OKUT. Sehubungan dengan semakin meningkatnya kebutuhan perusahaan serta untuk tercapainya optimalisasi kerja yang lebih baik, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2018; PERDA No. 11 Tahun 2018; PERBUP No. 3 Tahun 2019; PERBUP No. 25 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas wewenang dan tanggung jawab, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 28 Tahun 2020
JARING PENGAMAN SOSIAL TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN BUNGO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (covid
19) di Indonesia semakin meluas dan menyebabkan korban
jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis maka
ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun
2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
corona virus disease 2019 (covid 19) sebagai Bencana
Nasional;
b. bahwa perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap
masyarakat Kabupaten Bungo yang terdampak pandemi
corona virus disease 2019 (covid 19) melalui jarring
pengaman sosial;
C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a clan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat
Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di
Kabupaten Bungo;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentarig Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesjahteraan Sosial (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya
Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Dilingkungan
Kementerian;
PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID 19) DI KABUPATEN BUNGO.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Pada saat Peraturan Bupati mi mulai berlaku, semua
produk Hukum yang berkaitan dengan jaring pengaman
sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat salah satu indikatornya di ikuti dengan pertambahan kebutuhan pendirian menara telekomunikasi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2015;
Materi Pokok : Rekomendasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/NO.28, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI ATAU RENOVASI PRASARANA GEDUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan, penataan, pengawasan dan penertiban kegiatan fisik serta keterpaduan dalam koordinasi pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi prasarana Gedung yang memenuhi persyaratan teknis di wilayah Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.28 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005,
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembangunan, Rehabilitasi Atau Renovasi Prasarana Gedung; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawsan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
