PERWALI Kota Gorontalo No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.3 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.31 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pemanfatan dana pendapatan BLUD UPT Puskesmas, perlu aturan pemanfatan dana pendapatan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nornor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan No76/PMK.05 /2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011, Peraturan Menteri kesehatan Nornor 75 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2016, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2008
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. PENDAPATAN BLUD UPT PUSKESMAS
4. CLUSTER PENDAPATAN CLUSTER BLUD PT PUSKESMAS
5. CLUSTER CLUSTER BLUD PT PUSKESMAS
6. PEMANFAATAN DANA CLUSTER I
7. PEMANFAATAN DANA CLUSTER II
8. JASA PELAYANAN
9. KETENTUAN PERALIHAN
10. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2018-2023
ABSTRAK:
BAHWA AGAR PERENCANAAN PROGRAM TAKTIS STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO DAPAT TERCAPAI, MAKA PERLU DISUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) YANG MENETAPKAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA 5 TAHUN UNTUK MEMBERIKAN LANDASAN KEBIJAKAN TAKTIS STRATEGIS DALAM KERANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD TAHUN 2018-2023 MAKA PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN TERHADAP RENSTRA PD;
BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 273 AYAT (1) UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEERINTAH DAERAH, RENSTRA PD DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.
2 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Di LIngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan,
kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman
penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai
upaya menyempurnakan pengaturan tentang
penggunaan pakaian dinas dengan atribut
kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, perlu dilakukan beberapa
perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan
pakaian dinas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 60 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PAKAIAN DINAS
BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
AB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
118 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 sampai dengan Pasal 358 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Ketentuan Pasal 2 diubah
Ketentuan Pasal 3 diubah
Ketentuan Pasal 4 diubah
Sistematika Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I : Pendahuluan b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan f. Bab VI : Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sistem pananganan pengaduan (wistleblowing system) dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
b. bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi menegaskan perlunya penanganan yang tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem penanganan pengaduan bertujuan:
a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan;
b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi; dan
c. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu
Hal yang diatur adalah :
1. Susunan Tim dan Mekanisme Pengaduan
2. Tindak Lanjut Pengaduan
3. Perlindungan Terhadap Pengadu
4. Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2019/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016-2021, maka perlu ditetapkan indikator kinerja
utama pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2016-2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 29 tahun 2014; PermenPANRB No 53 Tahun 2014; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Kab Rembang no 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Rembang No 6 Tahun 2016; Perda Kab Rembang no 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Indikator Kinerja Utama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka, Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Jaminan Persalinan, menyebutkan bahwa Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jampersal
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 37 tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Kebijakan Operasional; Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Jampersal; Standar Biaya Jampersal; Syarat Memperoleh Jampersal; Tempat Pelayanan Dan Pihak Dalam Jampersal; Tata Cara Klaim Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2019.
15 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2019
Permen PANRB No. 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 27, BN.2019/NO.1622, jdih.menpan.go.id : 33 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
