Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2019

Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem penanganan pengaduan bertujuan: a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan; b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi; dan c. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu Hal yang diatur adalah : 1. Susunan Tim dan Mekanisme Pengaduan 2. Tindak Lanjut Pengaduan 3. Perlindungan Terhadap Pengadu 4. Pelaporan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasangkayu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

23 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

23 Juli 2019

Tanggal Berlaku

23 Juli 2019

Sumber

BD 2019 (27) : 9 hlm

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI - REFORMASI BIROKRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 62 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANGANAN - PENGADUAN - TINDAK PIDANA KORUPSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2019 (27) : 9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan sistem pananganan pengaduan (wistleblowing system) dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan; b. bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi menegaskan perlunya penanganan yang tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sistem penanganan pengaduan bertujuan: a. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan; b. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi; dan c. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pengadu Hal yang diatur adalah : 1. Susunan Tim dan Mekanisme Pengaduan 2. Tindak Lanjut Pengaduan 3. Perlindungan Terhadap Pengadu 4. Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 27 Tahun 2019

Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT