Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dan adanya hasil pengendalian dan
evaluasi serta penyesuaian terhadap perkembangan kondisi
di Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018.
PERBUP ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 yaitu meliputi Ketentuan Umum, Penetapan Perubahan RKPD, Materi Perubahan RKPD Tahun 2021, Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2021, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dokumen rencana pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272
ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra Perangkat Daerah, Sistematika Renstra Perangkat Daerah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pelaporan BUMD Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, dan evaluasi pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu di susun Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta.
dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.
materi pokok: Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
Jumlah Halaman : 11 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Prov. Riau No. 3 Taun 2019; Perda No. 7 Tahun 2014; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sistematika; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 55
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Beasiswa Kaltara Cerdas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah;
dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian Beasiswa Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentujan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraa Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Program
Bab III Pengelola Program Beasiswa
Bab IV Persyaratan Penerima Beasiswa
Bab V Penyaluran Beasiswa
Bab VI Pertanggungjawaban
Bab VII Pembatalan, Penghentian dan Pengembalian Beasiswa
Bab VIII Pendanaan
Bab IX Pemantauan dan Evaluasi
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; bahwa berdasarkan kondisi kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah yang masih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu merumuskan program penanggulangan kemiskinan berbasis bedah kampung; bahwa pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 perlu disusun pedoman umum dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perda Provinsi Sulteng Nomor 4 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi pedoman umum bagi Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulteng serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2014.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
