Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Izin/Persetujuan Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Sebagai Kepala Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Untuk tertibnya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pengangkatan Perangkat Desa, Mekanisme Pengangkatan, Pendaftaran Bakal Calon, Penyaringan, Rekomendasi Camat, Penetapan dan Pelantikan, Perangkat Desa Dari Unsur PNS, Pemberhentian Perangkat Desa, Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Larangan dan Sanksi, Unsur Staf Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terkahir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Gayo Lues menetapkan rincian dana kampung untuk setiap kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES nomor 129 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 193/PMK.07/2018; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Rincian Dana Kampung; BAB III Penyaluran Dana Kampung; BAB IV Penggunaan Dana Kampung; BAB V Pelaporan Dana Kampung; BAB VI Sanksi; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 43 Tahun 2009
desa - BANTUAN KEUANGAN - PEDOMAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2009/No.40 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencairan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Desa
dan dalam rangka memberikan tambahan penghasilan
Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo
mengalokasikan bantuan keuangan untuk Tambahan
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa; bahwa agar proses pencairan, pengelolaan dan
pert anggungj awaban bantuan keuangan sebagai mana
di maksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel , perlu pedoman dalam
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbi tkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pencairan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Tambahan
Penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; {ermendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri no 37 tahun 2007; {erda Kab Purworejo no 23 Tahun 2000; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 2 Tahun 2006; Perda Kab Purworejo No 3 tahun 2006; Perda Kab Purworejo No 4 tahun 2008; Perbup Purworejo No 19A Tahun 2008; Perbup Purworejo no 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penerima TPAPD dan besaran TPAPD, pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban, pengawasan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2009.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 43 Tahun 2018
pembagian dan penetapan rincian dana gampong tahun anggaran 2019
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD Tahun 2018/ No. 757
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian dana gampong untuk setiap gampong.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2018; UU No. 43 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010; Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Rincian Dana Gampong; BAB III Penyaluran Dana Gamong; BAB IV Mekanisme Penyaluran Dana Gampong; BAB V Penggunaan Dana Gampong; BAB VI Pelaporan Dana Gampong; BAB VII Sanksi; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa Dana Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten kepada Desa, maka harus melalui mekanisme pengelolaan yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 ; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
11 halaman peraturan dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari
perubahan kedua-penghasilan tetap-penghasilan-tunjangan-jaminan sosial-wali nagari-perangkat nagari-staf serta bamus nagari
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dan sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan besaran dan persentasenya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan adanya perubahan penghasilan tetap bagi Walinagari dan perangkat nagari dan perubahan tunjangan rapat bagi anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No 68 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 110 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 8 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Solok Selatan No 4 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Solok Selatan No 101 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan No 68 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari diubah lagi yaitu Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan No 4 Tahun 2018 tentang Pengahsilan Tetap, Penghasilan, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf serta BAMUS Nagari
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, maka dipandang perlu melakukan penetapan Batas Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantaun Pulung;
b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo Nomor: 590/21 / 14.2001A/III/2017 dan Nomor: 590/66/14.2002/111/2017 tanggal 23 Maret
2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan
Penegasan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan
Desa Margomulyo Nomor: 590/22/ 14.2001A/III/2017 dan
Nomor: 590/67/ 14.2002/11T/2017 tanggal 23 Maret 2017,
Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa
Margomulyo Nomor: 100/18/Pem-3/111/2017 tanggal 23
Maret 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Margomulyo
Nomor: 100/ 19/ Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 ;
c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa Penetapan dan Penegasan antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Kecamatan
Sangatta Utara Nomor: 590/23/14.2001.A/III/2017 dan
Nomor: 590/070/ 14.2009.B/111/ 2017 tanggal 29 Maret 2017,
Berita Acara Pernilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan
Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara
Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 590/24/14.2001. A/ III/ 2017 dan Nomor: 590/071/ 14.2009.B/111/2017 tanggal 29
Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa
Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa
Swargabara Kecamatan Sangatta Utara Nomor: 100/22/ Pem3/111/2017 tanggal 29 Maret 2017, dan Berita Acara
Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Swargabara Nomor: 100/23/Pem-3/III/2017 tanggal 29
Maret 2017;
d. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/23/
14.2001.A/111/2017 dan Nomor: 590/070/14.2009.B/111/
2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pemilihan Peta
Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa
Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 590/24/ 14.2001A/111/2017 dan Nomor: 590/071/14.2009.B/111/
2017 tanggal 29 Maret 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya Nomor: 100/22/Pem-3/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Masalap Raya
Nomor: 100/23/Pem-3/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;
e. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 590/23/14.2001 .A/
111/2017 dan Nomor: 121/DS-RM/111/2017 tanggal 23 Maret
2017.
2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Nomor: 590/24/
14.2001. A/ 111/2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah
Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur Nomor: 100/20/Pem-3/111/2017 tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Rantau Makmur
Nomor: 100/21/Pem-3/111/2017 tanggal 23 Maret 2017;
f. bahwa memperhatikan Berita Acara Penelitian dan Pengumpulan Dokumen Batas Desa antara Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 590/41/14.2001. A/ V/
2017 dan Nomor: 590/102/14.2003/V/2017-c tanggal 10
Mei 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar antara Desa
Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung Nomor: 590/42/
14.2001.A/V/2017 dan Nomor: 590/103/14.2003/V/2017-c tanggal IO Mei 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah
Desa Secara Kartometrik antara Desa Mukti Jaya dengan
Desa Kebon Agung Nomor: 100/51/Pem-3/V/2017 tanggal
10 Mei 2017, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mukti Jaya dengan Desa Kebon Agung
Nomor: 100/52/Pem-3/V/2017 tanggal 10 Mei 2017;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa
Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016.
Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk. Luas wilayah administrasi Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung ± 3.462 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh dua
Hektar).
Batas Desa Mukti Jaya sebagai berikut:
a. Batas Sebelah Utara : Desa Margomulyo
b. Batas Sebelah Timur : Desa Swarga Bara Kecamatan
Sangatta Utara
c. Batas Sebelah Selatan : Desa Masalap Raya dan Desa
Rantau Makmur
d. Batas Sebelah Barat : Desa Kebon Agung. Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
13 hlm. 5 lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 43 Tahun 2020
DESA margahayu-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu
ABSTRAK:
Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara Pelacakan Batas
Wilayah Adrninistrasi antara Kecamatan Tenggarong dengan Kecamatan Loa Kulu tanggal 16 Desember 2010, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Margahayu (Jonggon A) Kecamata Loa Kulu tanggal 22 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Margahayu (Jonggon A) dengan Desa Sungai Payang tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Kota Bangun segmen Desa Margahayu dengan Desa Benua Baru tanggal 20 Januari 2014, Berita Acara Pelacakan Batas
Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Loa Kulu segmen Desa Sanggulan dengan Desa Margahayu tanggal 3 Juni 2014, Berita Acara Rapat Penegasan Batas Kecamatan Tenggarong dengan Kecamatan Loa Kulu sebagaimana segmen Kelurahan Loa lpuh Darat dengan Desa Margahayu tanggal 12 Juli 2018, maka
perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu
Dasar Hukum: UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Margahayu Kecamatan Tenggarong Seberang, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 43 Tahun 2016
PERBUP Kab. Blora No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan Desa Tahun 2017
dapat berjalan efektif dan efisien maka, Peraturan
Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2016,
perlu diubah dan disesuaikan; berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kabupaten Blora;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; Uu No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 tahun 2007; Pp No 43 Tahun 2014; PP No 60 tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Perda Kab blora No 3 Tahun 2008; Perda Kab Blora No 2 Tahun 2010; Perda Kab Blora No 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 diubah.
37 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
