Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan,
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
1. Ketentuan Pasal 3 diubah;
2. Ketentuan Pasal 27 diubah;
3. Ketentuan Pasal 31 diubah;
4. Ketentuan Pasal 32 diubah;
5. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 37 dan 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A;
6. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TIPE A KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. bahwa Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 107 Tahun 2017; PP-PANRB No. 36 Tahun 2020; PERDA No. 5 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
VII Bab, 21 Psl (14 Hlm.), 1 Lampiran (1 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2020
NOMENKLATUR - STRUKTUR ORGANISASI, - URAIAN TUGAS DAN FUNGSI - INSPEKTORAT DAERAH - KABUPATEN - BANYUASIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa berpedoman dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta memperhatikan surat Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 061/0163/VII/2020 tentang
Klarifikasi Rancangan Peraturan Bupati, maka perlu
melakukan perubahan struktur organisasi dan penjabaran
tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 11 Tahun 2017;Permendagri No 5 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda No 11 Tahun 2018
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,KEDUDUKAN Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin adalah perangkat
daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI , KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
Nomor 201), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengubah Perbup HST Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mempermudah koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas bidang urusan dengan Pemerintah Pusat serta Pemerataan Beban Kerja maka perlu dilaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 33 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda HST Nomor 11 Tahun 2016; Perbup HST Nomor 43 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Perbup HST Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup HST Nomor 59 Tahun 2019 diubah yaitu Ketentuan Pasal 4 terkait Inspektorat; Pasal 19 terkait Dinas PUPR beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Kabupaten Wonogiri perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan dari manajemen Pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan APIP yang lebih profesional, transparan dan independen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan serta Langkah Kerja Tim Pemantau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 19 Tahun 2020
kedudukan - susunan - organisasi - tugas - pokok - dan - fungsi - serta - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - daerah - peralatan - berat - dan - perbengkelan - pada - dinas - sumber - daya - air - bina - marga - dan - bina - konstruksi - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2020/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan Berat Dan Perbengkelan Pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda No. 2 Tahun 2020 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemkab Bekasi yang semula telah ditetapkan melalui Perbup No. 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No. 15 Tahun 2020 maka perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 106 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 15 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2Al8 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERDA No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah dengan PERDA No. 8 Tahun 2019; PERBUP No. 31 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 13 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain pembentukan 13 UPTB, dan wilayah kerja UPTB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka dan Pasal 77 Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016
terdiri dari 27 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Rincian Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
mengatur mengenai Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perubahan Susunan Organisasi pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan;
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas dan fungsi susunan organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretariat Badan
3. Sub Bagian
4. Bidang
5. Sub Bidang
6. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
