Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, diperlukan adanya peraturan mengenai standar biaya Jaminan Persalinan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Muna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan s
ebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rum.ah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 3
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 T
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
; 4. Undang
-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 t
entang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
; 5. Undang
-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 t
entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang
-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 t
entang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N
egara Republik Indonesia Nomor 3637); 7
. Undang
-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
; 8
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679); 9
. Undang
-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6263); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 253)
; 12
.
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 13
. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019.
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II PENGELOLMN DANA JAMPERSAL
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN
BABlV KETENTUA.NPENTUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perlu dibentuk pedoman pelaksanaan program tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang semua Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
Lamp 17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 27/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode
1 (satu) tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut
Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020.
1. UU Nomor 25 Tahun 2004;
2. UU Nomor 17 Tahun 2007;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
6. PP Nomor 39 Tahun 2006;
7. PP Nomor 6 Tahun 2008;
8. PP Nomor 8 Tahun 2008;
9. PP Nomor 18 Tahun 2016;
10. PP Nomor 12 Tahun 2017;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
13. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018;
14. Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009;
15. Perda Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
16. Perda Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009;
17. Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009;
18. Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016;
19. Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017;
20. Perda Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019;
21. Perda Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019;
22. Perwali Madiun Nomor 47 Tahun 2019;
23. Perwali Madiun Nomor 25 Tahun 2019.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
502 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi sehingga berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu disusun Jadwal Retensi Arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Pendanaan; dan
3. Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
111 Halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 27, BN.2019/No.1433, https://jdih.atrbpn.go.id : 22 hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGENDALIAN JALAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan efisien, perlu didukung sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan peran serta masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 73 Tahun 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertamanan, serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Jalan Berbasis Tekologi Informasi
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No./ 95 Tahun 2018; Perda Kabupaten Alor No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. ketentuan umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kedudukan; IV. Ruang Lingkup; V. Aplikasi Pengendalian Jalan; VI. Sanksi; VII. Pengendalian dan Evaluasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
8 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2019
blu - pedoman penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran - rsud
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk terlaksananya pengguna sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu adanya pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengguna Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 026 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa rumah susun sederhana sewa telah dibangun di
Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pembiayaan Pemerintah
Pusat sesuai kewenangan, serta dukungan pembiayaan
Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b bahwa Pengelolaan rumah susun sederhana sewa
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah
diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50
Tahun 2Ol3;
C bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur rumah
susun sederhana sewa dan harmonisasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, khususnya tindak lanjut
ketentuan Pasal 17 ayat (41 Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralryat Nomor OI/PRT/M l2ol8
tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah
Susun, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap
Peraturan Gubernur .Iawa Barat Nomor 50 Tahun 2Ol3;
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan
Rumah Susun Sederhana Sewa di Daerah Provinsi Jawa
Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 16 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 01/PRT/M/2018, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2O19, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun
2017, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 84 Tahun 2017
Terdiri dari 43 Pasal dan 14 Bab, yaitu
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN APARTEMEN TRANSIT , KEPENGHUNIAN , ADMINISTRASI KEUANGAN, PEMASARAN , KELEMBAGAAN PENGELOLA, PENGHAPUSAN DAN PENGEMBANGAN BANGUNAN
APARTEMEN TRANSIT, PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI , PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, GERAKAN MENABUNG PENGHUNI APARTEMEN TRANSIT , PEMBERDAYAAN PENINGKATAN
PEREKONOMIAN PENGHUNI, SANKSI ADMINISTRATIF , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikl perlu mengatur pedoman pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 79 Tahun 2013; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dna Ruang Lingkup; III. Hak Pengaduan dan Kewajiban Pengelola; IV. Sarana Pengaduan: V. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Lapor.;VI. Prosedur Pelayanan Lapor; VII. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengendalian Penggunaan Plastik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang
bersih, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dari
masyarakat dan/atau pelaku usaha; bahwa pengelolaan sampah khususnya penggunaan
plastik dalam bentuk kantong plastik, pipet minum
plastik, dan styrofoam sudah menjadi permasalahan
di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan upaya
pengendalian terhadap dampak penggunaan plastik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Pengendalian Penggunaan Plastik;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Wewenang
Bab III Pengendalian Penggunaan Plastik
Bab IV Peran Serta Masyarakat
Bab V Pengawasan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
