Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.249 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI-NO-40-TAHUN-2017-... OPERASI YUSTISI.pdf

PERWALI-NO-40-TAHUN-2017-LAMPIRAN.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN SIDANG CEPAT OPERASI YUSTISI

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD.2017/NO.40, TBD No.40, LL KOTA PONTIANAK: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menetapkan pedoman pelaksanaan Kegiatan Sidang Cepat Operasi Yustisi, perlu disusun Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 6 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 54 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 73 Tahun 2016, Kepmen Kehakiman No. M.04.PW.07.03 Tahun 1984, Kepmendagri No. 6 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Tahapan Dan Waktu Proses, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
8 halaman, 1 halaman lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 39 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Aki Balak Kota Tarakan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Lalu Lintas, Jalan

Download file:

(PARAF) KOTA_TARAKAN_39_2...LAK KOTA TARAKAN.pdf

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Aki Balak Kota Tarakan

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 39, BD 2017/NO.199

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Aki Balak Kota Tarakan

ABSTRAK:

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Jalan Aki Balak Kota Tarakan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun lingkungannya sehingga perlu pedoman terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang diberlakukan pada bangunan atau kelompok bangunan pada kawasan/blok tertentu agar pengaturan dan penataan fungsi serta letak agar tercipta keserasian hubungan aktivitas, tata ruang dan bangunan; bahwa untuk melaksanakan Peraturan ketentuan ayat (4) Pasal 5 Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT /M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Aki Balak Kota Tarakan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012- 2032; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.
Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Kawasan Peruntukan, Ketentuan Lingkungan, Pengelolaan Aksesibilitas dan Transportasi, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 38 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWAKO 38 TAHUN 2017 TTG...EMANFAATAN JALAN.pdf

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2017/NO.38, TBD NO.38, LL KOTA SINGKAWANG : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

ABSTRAK:

Dalam Pasal 12 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. Untuk menjamin agar pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan diluar peruntukannya dapat dilaksanakan secara tertib serta untuk pengamanan fungsi jalan, kelancaraan dan keselamatan penggunan jalan dan keamanan konstruksi jalan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Walikota terkait.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 34 Tahun 2006, PermenPU No. 20/PRT/M/2010, Perda Kota Singkawang No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup Pengaturan, Prosedur Izin, Pengawasan, Pemindahan dan Pembongkaran, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
10 Halaman; Lampiran : 7 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Download file:

Perwal No. 37 Tahun 2017.pdf

retribusi pengujian - kendaraan bermotor

2017

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 37, BD.2017/No.37

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentng Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Bab IV Tata Cara Pengajuan Permohonan Bab V Nimpang Uji, Mutasi dan Penilaian Kondisi Teknis Bab VI Penggantian Buku Uji/Tanda Uji dan Penitipan Dokumen Buku Uji/Tanda Uji Bab VII Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Bab VIII Penagihan Retribusi Bab IX Pembayaran di Tempat Lain Bab X Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XI Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi BAb XII Penghapusan Piutang Retribusi Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 dicabut.
17 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 35 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWALI NOMOR 35 TH 2017.pdf

Lalu Lintas, Jalan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas oleh masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan; b. bahwa sehubungan dengan perubahan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, serta agar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya khususnya terkait persetujuan Dokumen Andalalin dan persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas dapat dilaksanakan secara tertib, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan ; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan antara lain perubahan nomenklatur SKPD a. Badan Lingkungan Hidup diubah sehingga berbunyi Dinas Lingkungan Hidup; b. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang diubah sehingga berbunyi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan diubah sehingga berbunyi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. dan perubahan persyaratan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan
6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 31 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Di Ruang Milik Jalan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWAL NO 31 TAHUN 2017 P...UANG MILIK JALAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Download file:

PERUBAHAN ATAS PERWAL NOM...NDARAAN BERMOTOR.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 20 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Download file:

PERWAKO-20-2017.pdf

analisis dampak lalu lintas

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, LD.2017/NO.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan keamanan lalu lintas, perlu dilakukan Analisis Dampak Lalulintas atas setiap pembangunan baru dan pengembangan. Agar memiliki landasan dan kepastian hukum, maka perlu menetapkan perwako tentang Analisis Dampak Lalulintas.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 2011; Permenhub No. 75 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhub No. 11 Tahun 2017; Permenhub No. 96 Tahun 2015; Pergub Sumsel No. 29 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang analisis dampak lalu lintas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi analisis dampak lalu lintas (Andalin) adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Diatur tentang maksud dan tujuan, analisis dampak lalu lintas, tindak lanjut hasil andalin, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
17

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download file:

2017 PERWAL MAGELANG NO 16.PDF

analisis-lalu lintas

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengatisipasi yang ditimbulkan oleh suatu pembangunan dan/ atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas sehingga diperlukan analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan, komprehensif; bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Pera tu.ran Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak relevan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 tahun 1950; UU No 28 tahun 2002; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2007; UU No 22 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No 9 tahun 2015; PP Np 27 tahun 1999; PP No 34 Tahun 2006; PP No 32 Tahun 2011; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2015; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016; Permenhub No 75 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No 75 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : ruang lingkup yang diatur adalah a. Andalalin; dan b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Perwal Kota Magelang No 9 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
18 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

perwako no 12 tahun 2017.pdf

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 10 Seri E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai

ABSTRAK:

Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan secara singnifikan dalam wilayah Kota Dumai, berakibat pada pergerakan masyarakat yang berdampak pada aktifitas mobilisasi yang menggunakan badan jalan, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya menciptakan disiplin berlalu lintas serta fungsi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas jalan.
UU Nomor 16 Tahun 1999; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 37 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Walikota Dumai ini berisi 9 Bab dan 11 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi ketentuan Ketentuan Umum; Kawasan Tertib Lalu Lintas; Kewajiban; Perlengkapan Jalan; Larangan; Pembina, Penertiban dan Pengawasan; Tindakan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
Lampiran: 1 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.