Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.675 peraturan dalam 0,063 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Download :
Perbup Jepara Tahun 2012 No 3.pdf

Abstrak

Keuangan Desa

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2012/NO.457

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa diperlukan adanya mekanisme pengelolaan keuangan desa yang tertib dan dapat dipertanggungiawabkan; bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Keuangan Desa, sudah tidak relevan lagi dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas Pengelolaan Keuangan Desa Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV Struktur APBDesa Bab V Penyusunan Rancangan APBDesa Bab VI Perubahan APBDesa Bab VII Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Bab IX Pengelolaan ADD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bab X Penggunaan Keuangan Desa Bab XI Pembinaan, Pengawasan dan Penundaan Bab XII Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2012.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut.
26 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Jepara No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023

Mengubah :

PERBUP Kab. Jepara No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023

Download :
perbup jepara no 3 tahun 2023 ocr.pdf

Abstrak

perubahan-standar harga

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2023 No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa standarisasi harga harus sesuai dengan nilai guna dan kemanfaatan agar dapat menciptakan kegiatan yang efisien, efektif dan akuntabel; bahwa dalam rangka penyesuaian harga barang pada Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga , perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Bupati Jepara Nomor 21 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Jepara No 21 Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut: 1. Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 2. Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015

SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

SATUAIY BIAYA KIIUSUS UNTUK KEGIATAIT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KISATUAN BANGSA, POLITIK! DA]Y PERLINDUIYGAN MASYARAKAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20ll Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan D^-^^*^ t/r^-+^-.: A ^^-^ A^^ f,/r^-+^-: n^l^* I\T^-^-: \T^*^- rl iivl iTci.rlj,cl lvrr-ij'Lr-i. I r-rEictlllc]L ij.ciii ivii.,j'iLUl i iJctlci.i.i'i l.rtv6vi i j'I\Jiiivj, - Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeiiharaan Keruicunan Umat Beragama, Pemberdayaa.n Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun zOLl Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai trrgas clan kewqliban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, telah diberlakukan beberapa Kebdakan Daerah berupa Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik. dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta stabilitas ketentraman/keamanan di bidang sosial politik dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Jeneponto, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota tim yang berasal Cari Satuan l..erja Perangkrat Daerah {SKPDI Can instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahr-r-n 1959 nomor 74, Tarnba-ha-n L.embara-n Negara Republik Indonesia Nomor L8221; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reor:trlik Incl-onesia Nomor 52.341 : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tar".tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . n r n---- -.-:--a-1- l-T-.-- -.- -o 6-!-=-.- n--^-- +. P'craturafl .Heriiertrii-nii i\ornor 06 iair-uri zuuc tentaiig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Ahl 6d-irtnAlnn^-6/n1 I-ri0nraJr-:7'iai-ruil.'zvvo / i\ul-r].ur o iafi.url z\rwu rEr-r-Li1r-tB.i-equlr-1i1tn Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Ken-rkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah lbadat; - n- __ aa--_r_.-: n_l_--- f,?---___: A!_=___=- 11 ,Tr,-t-__,_ d6^a 6_-_!- Cr. ts-eratliraii t=vi€iitei'i Uaiairi i\egeri i'.iOlr-iOi= ii iailUli ZL)UO ieiitaiig Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2A1L Tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OOO Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 211); 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; E- Peraiuran Menteri Daiarn iriegeri iriornor 49 Tahun 2OiO Teniang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor a55); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2OLO Tentang Fedoman Femanfuruan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berii;a Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor a56); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 I PMK.O2 / 2Ot4 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 3441; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentanrg Pemben-uukanr Organisasi danr Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190)
MenetaPKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN IT/IACVADATlN'TI IIIf],rJif}iv-lil.J-rl. BAB I KETEIETUA55 UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2- Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. tsupati adaiah Bupail jeneponio. 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang sel-anjutnya d.isebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, pitidt<, das Ferlinduigan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, <ian Perlinciungan Masyarakat selaku trejabai Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugal dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 7. 5l** Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiin kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagiarr tr-rgas clan fi-rngsi Baclan Kesi-tr_ran Bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat. 8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 9. Kornutiilas irrtelijcri Daerair yarlg seiairjulriya dise'u-ut KOi\,iiiiDA adaiair Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto. 10- KOMINDA Kabupaten adalah K-omunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Bupati. 1 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto. 12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan trrgas meiakukan pembinaan kepada FKDIvi yang ada cii wilayahnya masing- masing. 13. Forum Ker";k-unan Llmat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto. 14. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto. 15. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah Forum l-- !? I l: ta-l- - --!--- ! , rerrtDaLrraii AeD€ufgsaar] ct1 h,aDl-iPa[elr JellePon[o. 16. Dewan Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melak;kan pembi:eaan k-epada FPK yang ada di wilayahnya masing-masing. 17. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuar, tarif, dan indeks yang digunakan untuk men5rusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. i8. Mitra Fenggaiangan acialah orang I badan yang ciiiugaskan Kepaia Bacian dalam rangka pena.nga.nan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 19. Cipta Kendisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepah- Radan dalam rangka membangUf,, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. 20. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancarnarl terhadap ideologi adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 2l.Pemxttauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 22. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan IDangsa dan politik aciaiiu\ kegiaian yarrg diiakukan oieh orarrg i badan yeu-rg ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan ke melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 23. Pencegahan Dini adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengemtrangan kesatrran bangsa dan politik. 1. 2. Bagian Kedua Maksud dan T\rjuan Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. trrjuaiin5,-a adalah : a. Untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; b. IJntuk memberikarr kepa-stian hukum tragi petugas pelaksa-na da-lam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, dan politik; dan c. Tci:wujudnya op'uimalisasi pclaksanaan kcgiatar, pcmbinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. BAB ii LIITGKUP KEGIATAIT Pasal 3 Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan bia:ra untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi. Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi kegiatan : a. Pengkoordinasian, pemantauan, dan pencegahan dini di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Fa-silita-si dan dukr-rngan teknis dala:n menggera-kkan pera-n serta- lem,tagakemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan c. Penggalangan dan cipta kondisi dibidang kesatuan bangsa dan politik. BAB IU SATUAN BIAYA KIIUSUS Pasal 4 1. Satua-n Bia3ra Khu-sus mempaJ<an ba-tas tertinggi bagi Baclan Kesatua:t Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat2. 2. Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bunati ini. BAB IV PENG-+NGG-AR-{U Pasal 5 1. Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Deerah (RKA - SKPD! dan Dokr:men Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 1. 2. Perangkat Daerah {DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat pemnclang-unclangan. tatacara pen3rusunan RKA SKPD l- sesuai dengan ketentuan peraturan BAB V PIUCAIRAN D-A![ PERTAIGGUUGJAWA=BAIT Bagian Kesatu Pencairan Pasel 6 Prosedur pencairan €mggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perta:rggung!awa-ban Pasal 7 1. Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 masing-masing harls dilengkapi dengan dokumen sebagai berikr-rt : a. KOMINDA, FKDM, FKUB, dan FPK: 1) Surat Keputusan Penetaparl I Penunjukan; ^! ? ---- -.-L--11 --r:-!-1,1--.--2?-L ---1---!- -!-, z) LaP()raIr LtrrLuns yeurts uu.aK rJersuaL rarrasla; uarr 3) Daftar Honorari\m / Uang Transport. h Penoknnrdinasian u_njuk rasa, konflik sosial, a=L-si. teror dan allrcatnan terhadap ideologi : Surat T\rgas dari Kepala Badan; Laporan Tertulis; Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisn5ra-); da-n +) Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima. c. Untuk pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancarnarl terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesahran bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa. konflik sosial, aksi teror dan ancarnan terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus : 1) Surat T\rgas dari Kepala Badan; 2l Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan. -! ^-:.-!- Y7- -- (I. -!:-' urp-La [oriclrsr : 1) Surat T\.rgas dari Kepala Badan; 2l Lanoran tert:lis var:!.s tida-k- bersifat rahasia: J _--O 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan -4\ lZ--:L_-_ _: _-_-_- r__-__-__-J 1 t i'r !_ : -1 t +i i\ul-Larlsl uarlB -Lr-'alfsPor-E uan ua.il.8 il]ar<aIl yar-rB fural]ua flBairi olell Kepala Badan. 5) Kuitansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi, seminar, tabligh akbar; dan/atau 6) Kuitansi dari transaksi pembayaran media massa (media cetak I elektronik) BAB VI PENGENDATIAN Pasal 8 Pengendalia-n terha-dap pelaksanaa-n Peratr-rran Br-rpatr ini dilakukan oleh Kepala Badan; Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB VII KTIEITTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin5ra, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kebumen No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Mengubah :

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Download :
Perbup Kab Kebumen Tahun 2010 No 3_ocr.pdf

Abstrak

Pedoman Pembayaran

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2010/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

ahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; eraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 ; eraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) huruf b angka 1, 2, 3 dan 4 diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 11 ayat (7) huruf b angka 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dihapus. Ketentuan Pasal 13 angka 2 huruf b, d dan angka, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2023

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download :
PERBUP NO 3 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

standar

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reforrnasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, melindungi organisasi atau unit kerja, serta petugas atau pegawai dari tindakan mal-praktik, atau kesalahan yang bersumber dari administrasi atau faktor lainnya yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup organisasi. b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Penanaman Modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem Pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu; c. Bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kolaka.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 9. Peraturan Daerah Ka bu paten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5). 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 15/M.PAN/7 /2008 tentang Reformasi Birokrasi; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, BAB III PEMBIAYAAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2023

Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

PEDOMAN - APBD - DANA DESA

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa pengalokasian dana desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa pengalokasian dana desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telmis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; d. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sumber Alokasi Dana Desa; Bab III Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Bab IV Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa; Bab V Penyaluran; Bab VI Penggunaan ADD; Bab VII Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Bab VIII Penjabat Kepala Desa; Bab IX Belanja Lainnya; Bab X Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; Bab XI Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XII Sanksi; Bab XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2023.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2021

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
PERBUP nomor 3 tahun 2021 wis.pdf

Abstrak

pedoman - pemberian - tambahan - penghasilan - bagi - pegawai - aparatur - sipil - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD 2021/3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan visi Pemkab Bekasi, perlu ditetapkan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN Dan dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan kebijakan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam Perbup Bekasi No. 13 Tahun 2018 maka perlu ditetapkan Perbup Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP RI No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP RI No. 72 Tahun 2019; PP RI No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis Dan Kriteria Pemberian TPP, Komponen Pengurang TPP, Pembiayaan Dan Prosedur Pembayaran, Tim Monitoring Dan Tim Manajemen Kinerja, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
17 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2018

Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
3 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2023

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Standar Teknis, dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah

Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

PEmerintahan - sistem - elektronik - daerah - Keamanan - prosedur - informasi - standar - teknis - manajemen - pedoman

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 03, BD.2023/03

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Standar Teknis, dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi, Standar Teknis, dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 4 Tahun 2016; Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019; Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; Perwali Balikpapan No. 14 Tahun 2022.
Ketentuan Umum; Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
26 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Cirebon No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Cirebon

Download :
PERWAL32022_1029.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.