Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hotel termasuk salah satu jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 14 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2012; Perbup No. 23 Tahun 2011.
Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak, Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Pengurangan Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri B Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan bupati No 48 tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tuban No 5 tahun 2011 tentang pajak daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Sistem Barcode Penangkap Ikan untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Secara Berkelanjutan di Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan yang lestari dan
bertanggungjawab, pelaksanaan perizinan usaha perikanan
tangkap perlu didukung dengan pemberian tanda terhadap
kapal penangkap ikan; bahwa penandaan kapal penangkap ikan akan memberi
jaminan adanya hubungan fungsional antara data
pendaftaran (registrasi) kapal dan data pemberian izin,
menjamin adanya kesesuaian data dan kerjasama antar
badan atau lembaga yang melakukan fungsi-fungsi tersebut
dalam rangka terwujudnya tertib administrasi dan fisik serta
mendorong kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
yang bertanggung jawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penerapan Sistem Barcode Kapal
Penangkap lkan Untuk Mewujudkan Pengelolaan
Sumberdaya Ikan Secara Berkelanjutan Di Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendataan kapal penangkap ikan, persyaratan dan tata cara pemasangan sticker barcode kapalpenangkapikan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PERDA Kabupaten Pandeglang No 1 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 10 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 11 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Sistematika Pedoman Umum Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 26, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statsblad Tahun 1926; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Izin Gangguan
Bab III Tata Cara Permohonan Izin
Bab IV Masa Berlaku Izin
Bab V Tata cara Permohonan Pendaftaran Ulang
Bab VI Tata Cara Permohonan Perubahan
Bab VII Tata Cara Penggantian Izin Gangguan
Bab VIII Mekanisme Pemberian Sanksi Administratif
Bab IX Denda
Bab X Sanksi Terhadap Kegiatan Usaha Tak Berizin
Bab XI Retribusi
bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 57 Tahun 2015
TAMBAHAN - PENGHASILAN - PNS DAN CPNS DI LINGKUNGAN - PEMKAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2015/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemkab OKU Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ::erakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2.1 tahun 2011, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tarnbahan penghasilan kepada
PNS/CPNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar HUkum dalam Peraturan ini anrtara lain : UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PP UU No 2 Tahun 2014 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 53 Tahun 2010;Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 5 Tahun 1997;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2012;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN,JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI,KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI,PEMBEBANAN ANGGARAN,PEMBAYARAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 57 Tahun 2015
Kependudukan dan Perkawinan; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2015/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 57 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2015/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubdisi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan dalam pengadaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Blora, maka perlu menetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Blora Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140 / 4 / 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/ M – DAG /PER / 6 / 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan / SR.310 /12/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peruntukan Pupuk Bersubsidi
Bab III Jenis dan Kemasan Pupuk Bersubsidi
Bab IV Alokasi Pupuk Bersubsidi
Bab V Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Bab VI Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Bab VII Pemantauan dan Pengawasan
Bab VIII Pelaporan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
