Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, dan berdasarkan evaluasi
terhadap penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru, maka dipandang perlu melakukan perubahan
atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; PeraturanDaerah Kota Banjarbaru Nomor 11
Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 46 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarbaru, maka dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota Banjarbaru
sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi
dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf
Ahli Walikota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf
Ahli Walikota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Kelompok Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69
Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
129/HUK/2008; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 01 tahun 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT. 140/12/2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RI Nomor Per 04/MEN/IV/2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81
Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor 231/HK-010/B5/2010; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Pelayanan Minimal Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Standar Pelayanan Minimal (SPM); Maksud dan Tujuan; Pengorganisasian; Pelaksanaan; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
33 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 45 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna
dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya
tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan
Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Polisi Pamong Praja; Tata Kerja; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa anak adalah ciptaan dan amanah dari Allah SWT, setiap
anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;
bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak
Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang
harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah dalam upaya pelaksanaan
pemenuhan hak anak secara efektif;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan
Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah;
bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan
pembangunan yang responsive terhadap kebutuhan anak , dengan
upaya transpormasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program
dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kota
Banjarmasin;
bahwa terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguhsungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui
pengembangan Kabupaten Layak Anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b huruf c huruf d dan huruf e perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Kebijakan Pengembangan
Kota Layak Anak;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 42 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dengan sistematika; Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Kelembagaan; Penilaian dan Pelaporan; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Inspektorat Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya
guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang
perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi
pemenntahan, khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan
penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi
Birokrasi Nomor 35 tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan;Penyesuaian dan Perubahan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 43 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam
rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjarbaru
sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi
dan tata kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun
2013.
Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota
Banjarbaru yang berisi ; Ketentuan Umum; kedudukan,Tugas Pokok Dan Fungsi; Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 42 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan
Pasal 3 Peraturan Bersama Lima Menteri, Menteri Pendidikan
Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
dan Menteri Agama Nomor : 05/X/PB/2011 Tahun 2011;
bahwa untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional perlu
dilakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor
05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/l0/2011,
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan
Nomor 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup; Wewenang dan Tanggung Jawab; Tugas dan Uraian Tugas; Mekanisme Penataan dan Pemerataan Guru; Rombongan Belajar dan Pemindahan Guru; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
