Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan Pedoman dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan maka perlu mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU No 16 tahun 1950; UU No 32 tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; PP No 21 Tahun 1988; PP No 105 Tahun 2001; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2003; Perwal Pekalongan No 20 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Satndar Biaya Perjalanan Dinas walikota, wakil walikota, ketua DPRD dan wakil ketua DPRD kota pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2007.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005 dicabut.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatand dan Belanja Daerah Kota Magelang TA 2007 dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Standarisasi Harga dan Honorarium Pemerintah Kota Magelang Tahun 2007; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Perwal Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keppres No 80 Tahun 2003; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standarisasi merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2006.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006
Standarisasi - Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2006/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2007 dapat berjalan tertib,
lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kata
Pekalongan Tahun 2007.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2006.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005 dicabut.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Penelitian Dan Pengembangan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan
pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah diperlukan forum komunikasi dan koordinasi serta tukar
menukar informasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota
Pekalongan, sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu dibentuk Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota
Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2006.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2006
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERWALI Kota Magelang No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan perkembanga.n situasi dan kondisi harga saat ini,
maka ~~ Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006 perlu diubah ; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004;
Peratran Walikota ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 diubah.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual Komersial
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006
tentang Eksploitasi Seksual Komersial, maka perlu
menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud; bahwa Penyelenggaraan Rehabilitasi terhadap
korban dan pelaku perlu diselenggarakan secara
berkesinambungan, sehingga diharapkan mereka
dapat kembali berintegrasi dan bersosialisasi
dengan masyarakat; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a
dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Rehabilitasi Eksploitasi Seksual
Komersial;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas dan tujuan, peran serta keluarga dan masyarakat, penyelenggaraan rumah aman, rehabilitasi dan reintegrasi, pembiayaan, kerjasama dan koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2006.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Transportasi dan Akomodasi Komite Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa da!am rangka penggunaan biaya transportasi dan
akomodasi, Komite penanggulangan Kemiskinan agar tepat
sasaran perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan
penggunaan biaya transportasi dan akomodasi Komite
Penanggulangan Kemiskinan; bahwa petunjuk pelaksanaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda No 1 Tahun 2006;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Transportasi dan Akomodasi Komite Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2006 merupakan pedoman dalam rangka menunjang operasional kegiatan Komite Penanggulangan Kemiskinan tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2006.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2006
PERWALI Kota Magelang No. 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Mengubah
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dcngan berlakunya harga Bahan Bakar Minyak yang baru serta
perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan Walikota Magelang
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Standarisasi Harga Pemerintah Kota
Magelang Tahun 2006 perlu diubah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahuo 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magclang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2006.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2005 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2005
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi Keuangan Daerah dan pedoman
dalam menentukan besarnya biaya perjalanan dinas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan maka perlu
mengatur dan menetapkan besarnya biaya perjalanan dinas
dalam Peraturan Walikota;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2005.
2 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
