Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.460 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 15 Tahun 2004

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Tata Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERDA-NO-15-THN-2004-TATA-BANGUNAN.pdf

bangunan

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2006/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Bangunan

ABSTRAK:

Untuk penataan bangunan agar ssuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya penatan bangunan dalam wilayah Kota Makassar, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan, dipandang materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknolifi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kota Makassar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otomom, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah , Keputusan Presisen Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden .
TATA BANGUNAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2006.
26 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 12 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

BANGUNAN GEDUNG

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

470. Perda-Kab.-Tebo-No.12-Th-2004.pdf

BANGUNAN - GEDUNG

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2004/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

Untuk mengendalikan Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang; Agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan bagi penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengn fungsi serta dipenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung untuk itu perlu pengaturan mengenai bangunan gedung; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tebo tentang Bangunan Gedung;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.4 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; PP No.25 Tahun 2000; Kepres No.44 Tahun 1999; Perda No.17 Tahun 2001;
Perda Ini Mengatur Mengenai Bangunan Gedung; Meliputi; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi; Pemungutan Retribusi; Kadaluarsa Penagihan; Pengawasan; Penyidikan; sanksi Terhadap Pelanggaran;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2004.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
43 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 11 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2002

Download file:

perda simalungun no.11 thn 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Lemda No.10-2004 (Izin Us...si-Dinas Tarkim).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Perda Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

PERDA 10 TAHUN 2004 PERUBAHAN 21 2000 IMB.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2004

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda No 9 Tahun 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Jasa Konstruksi Di Kota Cimahi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Cimahi No. 11 Tahun 2015 tentang JASA KONSTRUKSI DI CIMAHI

Download file:

044_Nomor 7 Tahun 2004_Pe... Cimahi tentang .pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Penataan Bangunan Di Kawasan Jantung Kota Jayapura

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERDA 4 TAHUN 2004 TTG PENATAAN JANTUNG KOTA.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2004

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030

Download file:

Perda_Kota_Pangkalpinang_2004_03.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

20161114124718_Perda_Nomor_2.pdf

Penyelenggaraan-Izin-Usaha-jasa-konstruksi

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/No.15 Seri E Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum, bagi perusahaan yang akan mengikuti pengadaan pekerjaan jasa konstruksi; b. bahwa kewenangan pemberian izin usaha jasa konstruksi, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu diatur penyelenggaraan Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK); c. bahwa pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Unclang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Talmn 1999; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002.
Peraturan ini mengatur izin usaha untuk melakukan usaha di bidang konstruksi yang diberikan kepada orang dan atau badan usaha.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2004.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.