Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotarnadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaterr/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian
Mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menetapkan mekanisme dan pedoman terkait dengan pengelolaan informasi publik serta dokumentasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
38 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 tahun 1950; UU no 13 Tahun 1954;UU no 14 tahun 2008; UU no 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 22 Tahun 2007; PP No 61 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kotamadya Daerah Tk II Tegal No 6 Tahun 1988; Perda Kota Tegal No 4 Tahun 2016; Permendagri No 7 Tahun 2010; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 3 Tahun 2017; Perwal Tegal No 16 Tahun 2016; Perwal Tegal No 17 Tahun 2016; Perwal Tegal No 18 Tahun 2016; Perwal No 19 Tahun 2016; Perwal No 20 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tegal ini mengatur tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota tegal, meliputi ketentuan umum; akses informasi dan dokumentasi publik; hak dan kewajiban; ppid; kelembagaan ppid; kelengkapan plid ; mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; keberatan dan sengketa informasi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYUSUNAN SAMBUTAN, PIDATO, DAN PERNYATAAN RESMI KEPALA DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyampaian pernyataan resmi Kepala Daerah pada setiap kegiatan yang dihadiri baik secara langsung maupun diwakilkan oleh Kepala Daerah, harus diatur tata cara penyusunan sambutan, pidato, dan pernyataan resmi Kepala Daerah;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyusunan sebagai bagian dari sarana sosialisasi, pemersatu, identitas dan wujud eksistensi daerah yang menjadi simbol dan kehormatan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Sambutan, Pidato, dan Pernyataan Resmi Kepala Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo;
5. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
Menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis pembuatan naskah sambutan, pidato dan pernyataan resmi Kepala Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 15 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerahyang baru sehingga diperlukan adanya penyesuaian yang berhubungan dengan kewenangan pemungutan pajak daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 ahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 55 Tahun 2016, Perpres No.1 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 6 Tahun 2010, Perda No. 7 Tahun 2016, Perwali No. 45 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Subjek, Objek Pajak Reklame, Dasar Pengenaan Dan Perhitungan, Jangka Waktu Pajak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
12 halaman, 3 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD Kota Surabaya Tahun 2017 No 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pos
dan telekomunikasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan beberapa
Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Sub Urusan
Pemerintahan Bidang Pos dan Telekomunikasi;
b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya ketentuan Lampiran
huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terkait
pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika, tidak diatur
kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pos dan
telekomunikasi;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap
beberapa Peraturan Walikota Kota Surabaya yang berkaitan
dengan Pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pos dan
Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka :
1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009
tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74);
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 64);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30
Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan
Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 31).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka :
1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30);
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009
tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74);
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 64);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 67);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30
Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan
Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 31).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 52 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, serta guna percepatan realisasi penerimaan pajak daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 1986, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 136 Tahun 2000, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 1987, Perda No. 3 Tahun 2004, Perda No. 6 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 2013, Perwali No. 39 Tahun 2011, Perwali No. 55 Tahun 2013
Ketentuan Umum; Ketentuan Pasal 34 huruf c angka 1 diubah dan ditambah 1 satu) angka yakni angka 4; Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; dan Ketentuan Pasal 42 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PONTIANAK
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 23 Tahun 2016
PERWALI Kota Banjarmasin No. 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yang meliputi pengaturan penempatan reklame, nilai sewa pemanfaatan aset, kerjasama dengan pihak ketiga, pengajuan perrnohonan izin reklame, penerbitan rekomendasi izin reklame, masa berlaku izin, jaminan biaya bongkar, tata cara pemberian sanksi administrasi, ditetapkan dengan Peraturan Walikota. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksana penyelenggaraan reklame dengan isi singkat sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pengaturan Penempatan dan Penyelenggaraan Reklame; 3. Pengajuan permohonan izin reklame; 4. Masa Berlaku izin Reklame; 5. Jaminan Biaya Bongkar; 6. Tata Cara Pemberian Sanksi; 7. Ketentuan Penutup. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. Pengaturan reklame diatur menurut : 1. tempat; 2. jenis; 3. sifat; 4. ukuran; 5.konstruksi. Tata cara permohonan dan pemberian izin penyelenggaraan reklame terbagi atas : 1. izin penyelenggaraan reklame permanen; 2. izin penyelenggaraan reklarne insidentil
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016.
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 15 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi,pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan estetika,ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat diperluka pedoman penyelenggaraan reklame
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PERDA Kota Cilegon NO 5 Tahun 2003; PERDA Kota Cilegon NO 3 Tahun 2011; PerMen PU No 20/PRT/M/2010
1. Ketentuan umum; 2. Perencanaan; 3. Jenis Reklame; 4. Perizinan Reklame; 5. Penyelenggara Reklame; 6. Kewajiban Dan Larangan; 7. Bangunan Reklame Di Lokasi Yang Dikuasai/Milik Pemerintah Daerah; 8. Pengendalian,Pengawasan Dan Penertiban Reklame; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Peralihan; 11. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
