bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat
yang tenteram dan tertib diperlukan upaya pemberdayaan
masyarakat secara berkesinambungan, salah satunya dengan
dibentuknya Pekon Tertib
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2018, PERDA No.15 Tahun 2013, PERDA No.4 Tahun 2015, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pekon Tertib
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2019.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 41/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KERJA SAMA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Jombang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Kabupaten Jombang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Maksud dan Tujuan;
b. Bentuk Kerja Sama;
c. Bidang dan Potensi Desa;
d. Badan Kerja Sama Antar Desa;
e. Tata Cara Kerja Sama Desa;
f. Perubahan Atau Berakhirnya Kerjasama Desa;
g. Penyelesaian Perselisihan;
h. Hasil Kerjasama Desa;
i. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerjasama Desa;
j. Pembinaan dan Pengawasan;
k. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU No.40 Tahun 2004, Pasal 14 UU No.24 Tahun 2011 dan Pasal 66 ayat (4) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Wonosobo No.1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Wonosobo No.6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo No.75 Tahun 2015; Peraturan Bupati Wonosobo No.3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo No.25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketentun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a.Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,bahwa Bupati/Walikota Menetapkan rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa
b.Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019
1. UU No.3 Tahun 2003
2. UU No.6 Tahun 2014
3. UU No.33 Tahun 2004
4. UU No.23 Tahun 2014
5. PP No.43 Tahun 2014
6. PP No.60 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden No.129 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK/2017
9. Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK/2017
10.Permendagri No.20 Tahun 2018
11.Peraturan Menteri Desa,PDT Dan Transmigrasi No.20 Tahun 2018
12.Perda No.8 Tahun 2018
13.Perbub No.39 Tahun 2018
Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 41 Tahun 2001
Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur mengenai Peraturan Desa; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PERATURAN DESA, meliputi Syarat-syarat dan Tata Cara Peraturan Desa; Bentuk Peraturan Desa; Tata Cara penetapan Peraturan Desa; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa basil seleksi kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Desa kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal sebagai lokasi kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Bebasis Permukiman; Bahwa dalam pelaksananaan program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kajen telah dianggarkan bantuan keuangan dari APBD sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan dapat berdayaguna dan berhasil guna, tepat sasaran serta tepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapk.an Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; eraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 ;
Peraturan bupati ini mengatur tentang bantuan keuangan penataan pemukiman berbasis komunitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peratu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015,
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pengalokasian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Mekanisme Penyaluran, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 Halaman Peraturan dan 5 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 No 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Daerah menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Jenis Kewenangan Nagari; Kriteria Kewenangan Nagari; Perincian Kewenangan Nagari; Mekanisme Penetapan Kewenangan di Nagari; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
