Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.164 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2016

UPAYA KESEHATAN

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 ... UPAYA KESEHATAN.pdf

PENJELASAN PERDA NOMOR 2 ... UPAYA KESEHATAN.pdf

Kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang UPAYA KESEHATAN

ABSTRAK:

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorum Kesehatan; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55).
1. Upaya kesehatan dalam Peraturan Daerah ini diselenggarakan dengan berasaskan pada: a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. keadilan; f. penghormatan hak asasi manusia; g. sinergisme dan kemitraan yang dinamis; h. komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance); i. legalitas; j. antisipatif dan proaktif; k. gender dan nondiskriminatif; dan l. kearifan lokal. 2. Peraturan Daerah tentang Upaya Kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif dan terjangkau. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat, penyelenggara dan pelaksana fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan; b. menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau; c. menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota dalam membuat regulasi tentang penyelenggaraan upaya kesehatan; dan d. menata koordinasi dan/atau hubungan kelembagaan antar pemerintah dan penyelenggara upaya kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
53 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

PERDA-NO-2-THN-2016-TTG-KAWASAN TANPA ROKOK.pdf

Kawasan-tanpa-rokok

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2, TLD No.2, LL KAB. SINTANG: 25 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Pertimbangan Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 115 ayat (2) UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 52 PP Noor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 36 Tahun 2009
Perda ini mempunyai harapan untuk mempertemukan dua titik setimbang antara hak perokok dan non perokok, mengingat merokok bukan merupakan aktivitas yang melanggar hukum meskipun dampak asap rokok dianggap lebih berbahaya kepada non perokok . Kawasan tanpa asap rokok merupakan salah satu upaya membatasi aktivitas merokok sehingga hak kesehatan nonn perokok tetap terlindungi. Namun, ruang bagi perokok untuk merokok masih disediakan. Perda ini mengatur penetapan area yang merupakan kawasan tanpa rokok.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
25 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sistem Kesehatan Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Sistem - Kesehatan - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia daerah sebagai modal tama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masyarakat dan pihak lainya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar, b. Bahwa dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan yang aman, bermutu ,berdayaguna, adil, terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat,perlu dibentuk suatu sistem kesehatan daerah sebagai bagian dari sistem penyelnggaraan pembangunan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 , Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 , Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang 36 Nomor Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor Pembentukan 12 Tahun 2011 Peraturan , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11/MENKES/ PER/III/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/ Per/VIII/2010 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/ PER/X/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/ PER/V/2011 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/ Per/VI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012,Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/ SK/IX/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/ Menkes/363/ 2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/ Menkes/252/2014 , Keputusan Menteri Kesehatan Menkes/150/2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Menkes/320/2015 , Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI (Maksud, Tujuan, Fungsi), AZAS DAN RUANG LINGKUP (Azas,Ruang Lingkup), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Daerah) , UPAYA KESEHATAN (Umum, UKM, UKP, Gawat Darurat dan Bencana,Kejadian Luar Biasa (KLB)) , PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN, PERIZINAN, PEBINAAN DAN PENGAWASAN (Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan) , DEWAN KESEHATAN KOTA, PELAKSANAAN SKD, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
39 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 01 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

64Perda-No.-1-Tahun-2016-gabung-1.pdf

retribusi-pelayanan-kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa pelayanan kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sehingga perlu dilakukan penambahan objek retribusi tentang pelayanan kesehatan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat terdapat penambahan jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 235Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum, 2. Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; 6.Wilayah Pemungutan Dan Pemanfaatan; 7. Saat Retribusi Terutang; 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; 9.Sanksi Administratif; 10. Penagihan;11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Pemanfaatan Retribusi; 15. Tata Cara Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; 16. Peninjauan Tarif Retribusi ; 17. Insentif Pemungutan; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2016.
21 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2016

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERDA No 1 Th 2016 ttg Pe...gan HIV dan AIDS.pdf

PENCEGAHAN-PENANGGULANGAN-HIV

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit di pantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia. Perkembangan HIV dan Aids di kabupaten Boalemo jumlah kasusnya terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP RI No. 75 Tahun 2006; PP RI No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA PROV. Gorontalo No. 5 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah ini memuat tentang ketentuan umum yang menjelaskan bahwa daerah yang dimaksud dalam perda ini adalah Kabupaten Boalemo, Bupati adalah Bupati Boalemo, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Kepala daerah dan perangkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Boalemo. HIV merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS merupakan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena adanya penurunan sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV. Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS, Orang Hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA) adalah orang atau badan atau anggota keluarga yang hidup dengan ODHA dan memeberikan perhatian mereka. Upaya – upaya atau program – program dalam menanggulangi HIV dan AIDS bisa di lakukan melalui promosi, kegiatan pencegahan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada ODHA dan OHIDHA, surveilans, penelitian, riset operasional, pemutusan mata rantai penularan, lingkungan kondusif, kesinambungan pencegahan dan penanggulangan serta penyediaan sarana dan prasaran pendukung. Komisi penanggulangan AIDS kabupaten (KPAK) adalah lembaga non struktural yang di tetapkan oleh bupati yang memiliki fungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, dan advokasi, serta merumuskan kebijakan, strategi serta langkah – langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di boalemo. Konselor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi kepada konseling. Pendamping merupakan tenaga yang langsung bekerja di masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku resiko tinggi. Populasi kunci adalah kelompok masyarakat yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu Pekerja Seks Komersial, pelanggan penjaja seks, pengguna narkoba, homo, waria, lesbian, narapidana dan anak jalanan. Populasi ini terbagi atas dua, yakni Kelompok rawan tertular adalah mereka yang berperilaku beresiko untuk penularan HIV dan AIDS, dan kelompok rentan adalah orang – orang yang karena lingkungan pekerjaan, ketahan dan atau kesejahteraan keluarga yang rendah sehingga rentan terhadap penularan HIV dan AIDS. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data HIV dan AIDS, Skrining test adalah test yang dilakukan pada adrah donor sebelum di tranfusikan, Voluntary Counselling and Testing (VCT) adalah gabungan konseling dan tes HIV secara sukarela, Prevention Mother to Child Tranmition (PMTCT) adalah pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya, Harm Reduction adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS, Pola penularan HIV yakni melalui hubungan seksual tanpa alat pencegah dan berganti – ganti pasangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
31 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan

Download file:

perda_no_1_2016_kawasan_tanpa_rokok.pdf

kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, TLD No.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
Setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau: a. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan b. kepada perempuan hamil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
62 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KAWASAN TANPA ROKOK

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016.pdf

kesehatan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380); 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279).
(1) KTR meliputi: a. tempat pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. fasilitas olahraga yang tertutup; f. angkutan umum ; g. tempat kerja; dan h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016.
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No.1 Thn 2016 ttg P...hatan Puskesmas .pdf

kesehatan, pelayanan publik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah, sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menyesuaikan Retribusi pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan koreksi saat ini maka perlu dilakukan perubahan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8) diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kawasan Tanpa Rokok

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda_1_2016 ttg kawasan tanpa rokok ocr.pdf

KESEHATAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD.2016/NO.1, TBD No.1, LL KAB.SAMBAS: 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperluhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2002, UU No.11 Tahun 2005, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.68 Tahun 1999, PP No.109 Tahun 2012, Perda No.5 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban; Penetapan KTR; Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
Ketentuan Peralihan dalam Perda ini menyatakan bahwa dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini setiap pemimpin atau penanggungjawab KTR, harus menyesuaiakan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini 10 halaman dan 3 halaman lampiran;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KAWASAN TANPA ROKOK

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA MORUT NO 1 TAHUN 20...R Hasil Evaluasi.pdf

KAWASAN TANPA ROKOK

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD.NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
uu no.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, Uu No.12 Tahun 2013, UU no.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No.109 Tahun 2012.
Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut dilingkungan masyarakat diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satunya adalah upaya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2016.
Penjelasan : 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT