Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar Di Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa keberadaan orang-orang terlantar sebagai
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
merupakan salah satu masalah yang mengganggu
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta
nilai estitika di Kabupaten Banjar sebagai Kota Serambi
Mekkah;
bahwa dalam rangka menanggulangi orang-orang
terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
adanya peran Pemerintah Daerah melalui pemberian
bantuan sosial yang dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapakali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar Kabupaten Banjar, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaporan Keberadaan Orang Terlantar;
4. Bentuk dan Sumber Biaya Bantuan Sosial Kepada Orang Terlantar;
5. Tata Cara Pemberian Bantuan;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dinyatakan RKPD Tahun 2015 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dan perubahan RKPD Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.21 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
Permenhub No. 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 53, BN.2015/No.352, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satpol PP
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.
Untuk melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
16 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan penerimaan hibah langsung dan penyisihan dana bergulir perlu diatur kehijakan akuntansi penerimaan hibah langsung dan kebijkan akuntansi penyisihan dana bergulir;
bahwa Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten kotabaru belum mengatur mengenai kebijakan akuntansi penerimaan hibah langsung dan penyisihan dana bergulir, karenanya perlu disempurnakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakaan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009
Peraturan bupati kotabaru No 13 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten kotabaru (berita daerah kabupaten kotabaru tahun 2014 nomor 49) diubah sebagai berikut :
1. ketentuan pasal 1 ditambahkan 6 (enam) Angka yakni angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31, sehingga keseluruhan Pasal 1
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2015.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kab. Sampang Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan di masyarakat, khususnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan (Islam), sosial dan kesejahteraan serta untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan pemahaman dalam merawat jenazah dipandang perlu mengadakan pelatihan merawat jenazah dan memberikan perangkat peralatan/kelengkapan untuk perawatan jenazah di Kabupaten Sampang Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang ;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10)
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun
2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 32);
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana keschatan
yang memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. bahwa dengan banyaknya berbagai macam penyakit
infeksi maka untuk meminimalkan risiko terjadinya
infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelavanan
Kesehatan lainnya maka perlu adanya peraturan
penerpan Peneegahan dan Pengendalian Infeksi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menctapkan
Peraturan Cubernur Sulawesi Tenggara tentang
Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di
Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tent
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tcntang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang
Pemerintah Daerah (Lembaran Nygara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tcntang
tenaga kesehatan ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3657);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1333/Menkes/SK/XII/1999, tentang Standar Pelayanan
Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1204 /Menkes/
SK/IJl/2007, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/
11/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah
Sakit;
10. Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 270/Menkes/SK/
II/2007 tentang Pedoman Manajerial PPI di Rumah Sakit
& Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
11. Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 382/Menkcs/SK/
III/2007 tentang Pedoman PPI di Rumah Sakit dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
BAB IV
TATA KERJA
BAB V
JENIS-JENIS PENYAKIT YANG MENJADI INDICATOR PPI
BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
BAB VII
KEWASPADAAN STANDAR
BAB VIII
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI DI RUMAH
SAKIT DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
BAB X
PEMBIAYAAN
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
BAB XI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Pemalang,
menyebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum
dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah atau Rumah Dinas bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kepada yang
bersangkutan dibcrikan tunjangan dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga
setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa sesuai dcngan situasi dan kondisi perekonomian
dewasa ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3
Tahun 2015 ten tang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil
Ketua dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pernalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 dicabut.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
