Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan
sejahtera, perlu memberikan pengaturan bagi Desa untuk dapat
meningkatkan pendapatan asli Desa sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku; bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset,
swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli
desa lainantara lain berupa hasil pungutan Desa; bahwa dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dalam
rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan
kewenangan Desa, Desa dapat melaksanakan pungutan
berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pungutan Desa yang mengatur mengenai pungutan
Desa, sudah tidak relevan dengan perkembangan regulasi dan
dinamika perkembangan masyarakat, sehingga harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, asas-asas pengelolaan pendapatan asli desa, pendapatan asli desa, pelaksana pungutan atas pendapatan asli desa, pengelolaan pungutan atas pendapatan asli desa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2005 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 33 Tahun 2018
DANA ALOKASI KHUSUS-BANTUAN OPERASIONAL penyelenggaraan-PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-DAK-bop-PAUD
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mengatur penggunaan penggunaan Dana ALokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2006; PP No. 48 Tahun 2008; PEMENDAGRI No.20 Tahun 2009; PEMENDAGRI No.32 Tahun 2011; PERDA Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; PERDA Kab Pohuwato No.10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2018, termasuk di dalamnya mengatur tentang Sumber Dana BOP PAUD, Besaran DAK BOP PAUD, Mekanisme Pelaksanaan dan Trasfer Dana, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Penerbitan SPM dan SP2D, Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Dana Transfer, Pembinaan dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 telah ditetapkan Perbup No. 6 Tahun 2020. Berdasarkan Perbup Agam No. 27 Tahun 2020, maka besaran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020 perlu disesuaikan.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Agam No. 8 Tahun 2019, Perbup Agam No. 27 Tahun 2020
beberapa ketentuan dalam peraturan bupati Agam No. 6 Tahun 2020 diubah sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
peraturan bupati Agam Nomor 6 Tahun 2020
peraturan bupati Agam Nomor 33 Tahun 2020
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 33 Tahun 2018
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2019
ABSTRAK:
ESA BUPATI ENREKANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah
Kabupaten Enrekang tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
Umum Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
r-.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);
Pasal 16
(1) Honorarium staf pengelola keuangan PD dan SKPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap yang bertugas membantu Pengelola Keuangan PD dan SKPKD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per
bulan.
Pasal 17
(1) Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per
bulan.
Pasal 18
(1) Honorarium Bendahara Penerima Pembantu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Bendahara Penerima Pembantu PD.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per
bulan.
Pasal 19
(1) Honorarium PPTK diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengelola kegiatan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per
bulan.
Pasal 20
(1) Honorarium Pengurus Barang Pengguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per
bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
peraturan bupati nomor 33 tahun 2018
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 15
TAHUN 2015 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 4 Perwali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan atas Perwali Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja.
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2010; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 106/PMK.02/2016; Perda No. 8 Tahun 2012; Perwali No. 3 Tahun 2014.
Perwali ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 4;
Menambah 1 (satu) ayat pada Pasal 4, yakni ayat (4);
Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 5 dan pasal 6, yakni Pasal 5A.
6 hlm,; Lampiran 21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu dilakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PermenESDM No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 77 Tahun 2015; Permenkeu No. 65/PMK.02/2015; PerPjbup No. 57 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai besaran standar biaya honorarium, uang makan, uang harian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
Mengubah Peraturan Penjabat Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
4 hlm, lampiran : 6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2011
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka kesempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan APBD Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 25 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2005; Permenkeu Nomor 31/PMK.07/2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Perda Provinsi Sumsel Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Provinsi Sumsel Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 50 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 53 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 33 Tahun 2021
mekanisme-penerimaan-biaya-pemeliharaan-pihak ketiga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Pihak Ketiga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidakmengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme tatakelola penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Rekanan/Pihak Ketiga; dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
