penyelenggaraan - pengelolaan - risiko - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD 2021/124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Bidan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021;Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengembangan Budaya Sadar Risiko, Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko, Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
54 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 123 Tahun 2021
kebijakan - pengawasan - atas - penyelenggaraan - pemerintah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD 2021/123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 4 PP No. 18 Tahun 2016 agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri RI No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fokus Dan Sasaran, Pelaksanaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 116 Tahun 2021
Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul
Nomor 19 Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri,
dan Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bersama Bupati Pacitan,
Bupati Wonogiri, Dan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018
Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama
Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri,
Dan Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor : 19 Tahun 2018, Nomor : 12 Tahun 2018, dan Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 3 Maret 2018, perlu dilakukan penyesuaian dengan aturan yang baru, bahwa dengan dihapusnya Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bersama Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, Bupati Gunungkidul, Nomor : 19 Tahun 2018, Nomor : 12 Tahun 2018, dan Nomor : 10 Tahun 2018 tanggal 3 Maret 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi pokok : Mencabut Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2018 Nomor 12 Tahun 2018 Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.
Jumlah halaman : 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi atau
kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan,
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 3 mengamanatkan penetapan mengenai
kebijakan akuntansi pemerintah daerah paling lama
padatahun 2022; bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah
daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi
daerah dengan kondisi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikatir Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kineija Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu
menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja
utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kineija Utama Pada Pemerintah
Kabupaten Boyolali dan Perangkat Daerah di Kabupaten
Boyolali Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, IKU Perangkat Daerah, Cascade IKU, Penetapan dan Penggunaan IKU, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
84 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 95 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Balangan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup, Fungsi, dan Tugas;
Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 89 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat
(emergency) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintregasian layanan kegawatdaruratan pada Perangkat Daerah, dan Instansi terkait lainnya ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturb an Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, dipandang perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraanya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup;
Layanan Panggilan Darurat;
Penganggaran;
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian;
Pelaporan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/MENPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, maka perlu
ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah
Kabupaten Sragen dan indikator kinerja utama
Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2021-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU, Penggunaan IKU, Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) haruslah didasarkan atas prinsipprinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan
rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi
pemerintah di lingkungan Pemerintah kabupaten Barito Kuala
dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa; bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan
standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif,
efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar
kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Anggaran 2021
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 969
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an Bagi Siswa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terutama pada misi yang ke-12 yaitu Memperkuat Institusi Keluarga, Masyarakat, Sekolah, dan Lembaga-Lembaga Keagamaan sebagai Leading Sektor Pembinaan Karakter dan Pengembangan SDM di Kab Kaur yang agamis, toleran dan berkeadaban, maka perlu meningkatkan kualitas pemahaman agama oleh masyarakat terutama generasi muda;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (2) Perda Kab Kaur No 5 Th 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Siswa, Penyelenggaraan Pandai Membaca Al-Quran yang dilaksanakan oleh TPQ, mushola dan lain sebagainya mulai dari SD, dan SLTP sederajat, diatur lebih lanjut dengan Perbup, tata cara dan bentuk teguran serta surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Pebup dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perbup; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hururf b, maka perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kaur No 5 Th 2019 tentang Kewajiban Membaca Al-Quran bagi Siswa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 20 Th 2003;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 19 Th 2005;
6. PP No 55 Th 2007;
7. PP No 47 Th 2008;
8. PP No 17 Th 2010; dan
9. Perda Kab Kaur No 5 Th 2019.
SASARAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN; KURIKULUM; TENAGA PENDIDIK/GURU NGAJI; SARANA DAN PRASARANA; PEMBIAYAAN; EVALUASI, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
