Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk membentuk/menyusun naskah
pidato Bupati dan Wakil Bupati yang baik dan
berkualitas, serta demi terwujudnya efektivitas
dan efisiensi dalam penyusunannya, perlu
didukung dengan kelancaran dan tertibnya proses
permohonan, penyusunan dan pengarsipan.
Agar proses tersebut berjalan lancar, perlu
membentuk Standar Operasional Prosedur
Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan
Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu
Sungai Utara pada Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang SOP Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wabup HSU. Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta
kerangka prosedur Standar Operasional Prosedur tercantum dalam lampiran I dan Diagram alur SOP dalam Lampiran II Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 35 Tahun 2017
PENYELESAIAN KEBERATAN - PAJAK BUMI BANGUNAN - PERDESAAN DAN PERKOTAAN -PBB-P2
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU NO.6 Tahun2003 ; UU No.28 Tahun 2009 ; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 tahun 2015; PERDA No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk di dalamnya mengatur tentang pengajuan keberatan, ketentuan permohonan, pemberian keberatan, serta kewenangan keputusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 35 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 37);
Peraturan ini berisi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 Kabupaten Mojokerto
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Periumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton Utara;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah;
6. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat
Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 51);
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Pembentukan Dan Klasifikasi;
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi;
Bab IV Tata Kerja;
Bab V Pengangkatan, Kepangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Ciamis No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dengan dengan terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengakibatkan terjadi perubahan urusan Pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan
organisasi perangkat daerah; bahwa dalam rangka menyesuaikan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PERMENDAGRU NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Lingga No. 23 Tahun 2023 tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
PERBUP Kab. Lingga No. 13 Tahun 2023 tentang Nilai Dasar (Core Values), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PNS, PTT DAN THL PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesadaran PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Lingga
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 32 Tahun 2016
Peraturan ini mencakup maksud, tujuan dan ruang lingkup Kode Etik PNS, PTT, dan THL di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Lingga, sanksi dan tindakan administratif, majelis kode etik, dan pelaporan/pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
