PERBUP Kab. Purworejo No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Mengubah
PERBUP Kab. Purworejo No. 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Purworejo No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Purworejo No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA - PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2016/No. 33 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib
administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cam Pengalokasian dan
Pengekilaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraruran
Bupati Pwworejo Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Pengalokasian dan Pengelolaan Alolmsi Dana Desa; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertlmbangen sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 7
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nepra Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomnr 23 Tahun 2014; Peratw-an Pemerinteh Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 4 7
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
PPeraturan Bupati Purworejo Nomor 4 7 Tahun 2014.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan yang standar biayanya
sudah tidak sesuai dengan kondisi serta adanya kegiatan
yang memerlukan standar dalam pembiayaannya, maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2016;
UU No 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Angka Romawi I huruf A dan Angka Romawi II huruf H.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 33 Tahun 2016
PERBUP Kab. Blora No. 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
PERBUP Kab. Blora No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah
PERBUP Kab. Blora No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah sebagian
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan keuangan Desa berjalan
efektif dan efisien maka, Peraturan Bupati Blora
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kabupaten Blora sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2016, perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten
Blora;
Undang – UndangNomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 diubah.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012
peraturan ini mengatur tentang tata cara pemeriksaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Untuk Lembaga Pendidikan Non Formal Di Kabupaten Semarang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan
bagi masyarakat yang kurang beruntung, dan tindak
lanjut dari penuntasart tuna aksara. Pemerintah
Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan
bantuan keuangan untuk Pendidikan Keaksaraan
Dasar, Pendidikan Keaksaraan Lanjutan, Fasilitasi
Hari Aksara Intemasional {HAI), Pendidikan
Kesetataan Paket A, Pendidikan Kesetaraan Paket B ,
Pendidikan Kesetaraan Paket C, Rintisan Taman
Bacaan Masyatakat (TBM), Rintisan Kelompok Belajar
Usaha (KBU), Kursus Kewirausahaan Desa (KWD),
Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa/Kelurahan
Vokasi, Pertgembartgart Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM), Penguatan Kelembagaan Kursus
dan Pelatihan (LKP), Penyelenggaraan Apresiasi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendididk
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
(PAUDNI) Betptestasi, Pencegahan Kekerasan Pada
Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender;
bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan
dan pemberian bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai
sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman
pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dari hufuf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomot 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007; Petaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Petaturan Daetah Kabupaten Semarang Nomot 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015; Petaturan Bupati Semarang Nomot 118 Tahtiri 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentangPedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2016
EDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/No. 32 Seri E Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan dana bantua.n operasional
sekolah oleh satuan pendidikan, sesuai kebijakan
laporan keuangan bereasis akrual, wajib
menyclenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan dengan
laporan keuangan pemerintah daerah; bahwa untuk rnendukung konsolidasi
pertanggungjawaban keuangan dana bantuan
operasional sekolah dalam laporan keuangan
pemerintah daerah dalam sistem akuntansi
pcmerintahan dan pengelolaan keneogan daerah,
perhi disusun pedoman pengelolaan keuangan yang
diatur dengan Pcraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 T&hun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan
Operasional Sekolah di Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Grobogan memiliki beragam daya tarik wisata berupa budaya, alam, maupun buatan manusia yang terletak di wilayah perkotaan dan perdesaan serta memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi
destinasi pariwisata; bahwa dalam pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman sehingga dapat mengoptimalkan manfaat pariwisata serta mengurangi dampak negatif pariwisata; bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintahan Daerah oleh karenanya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Norma Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bab V Standar Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bab VI Prosedur Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bab VII Kriteria Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2016
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2016/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk mempermudah pelaksanaan belanja langsung pengadaan barang dan/atau jasa agar tetap berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Ketentuan BAB III huruf C nomor 4 Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016
pedoman - hubungan - kerja - anatar - staf - ahli - bupati - biodang - pembangunan - ekonomi - dan - keuangan - dengan - satuan - kerja - perangkat - daerah - di - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Hubungan Kerja Antara Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewudjukan tertib penyelengagraan Pemda, Pembangunan dan pelayanan pblik untuk megoptimalkam kedudukan dan peranan staf ahli maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Hubungan Kerja ANatara Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 ssebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Keududkan Staf Ahli dan SKPD, Pola Hubungan Kerja, Ketentuan Lain Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
