ENETAPAN - BESARAN - BAGIAN - DARI - HASIL - PAJAK - DAN - RETRIBUSI - DAERAH - UNTUK - SETIAP - DESA - DI - KABUPATEN - NIAS - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 299 SERI : E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, PENYALURAN, PENGELOLAAN, PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Selisih Biaya Perawatan yang Lebih Tinggi dari Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
penyelenggaraan program jaminan kesehatan khususnya
untuk pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang yang naik ke kelas di atas kelas
perawatan dari hak kelasnya, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembayaran Tambahan Biaya Untuk Kenaikan Kelas
Pelayanan Pasien Rawat Inap Ke Kelas Very Important Person
Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan yang ada sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penghitungan Selisih Biaya
Perawatan Yang Lebih Tinggi Dari Hak Pasien Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan dan ketentuan pembayaran selisih biaya yang harus dibayar oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 1 tentang Retribusi Jasa Usaha maka besamya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu adanya perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas penggunaan lahan untuk kantin sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu tarif biaya penggunaan fasilitas gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perubahan Data Gaji dan Pengiriman Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara secara Daring
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar
proses pengajuan perubahan gaji dan pengiriman Surat
Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan
Keluarga Aparatur Sipil Negara serta dokumen pendukung
lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
dengan memperhatikan aspek keamanan proses dan
kejelasan tanggungjawab dari masing pelaksana
keuangan, diperlukan sebuah mekanisme proses
perubahan data yang cepat, tepat dan efisien; bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses perubahan
data yang cepat, tepat dan efisien sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme perubahan
data gaji dan pengiriman Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur
Sipil Negara Secara Daring dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Perubahan Data Gaji Dan
Pengiriman Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Pembayaran Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara
Secara Daring;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Perubahan Data Gaji ASN dan Pengiriman SKUMPTK ASN
Bab IV Mekanisme Usulan Perubahan Data Gaji ASN dan Pengiriman SKUMPTK ASN Daring
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2023
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang
tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan Surat
Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2023
UU No.2 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.39 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No.84 Tahun 2022,
PERDA No.12 Tahun 2016, PERDA No. 08 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2022 , PERBUP No.04 Tahun 2022, PERBUP No. 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyusunan
Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana Tahun
Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Halaman8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2023
PERBUP Kab. Wonogiri No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Wonogiri nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona
virus disease 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Dua Peraturan Bupati Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/0000218 tanggal 4 Januari 2018 tentang
Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2022, maka perlu mencabut dua
(2) Peraturan Bupati Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Bupati Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2021 dicabut.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar harga satuan tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
369 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas
transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat; bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab,
perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan
anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran
biaya; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan
anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga
Satuan Bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023 yang meliputi a. standar biaya umum; b. standar biaya honorarium umum; dan c. standar biaya honorarium khusus. Uraian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Magelang No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Magelang No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa kondisi Jembatan Semawang Ruas Jalan JangkunganPetungkarang
Kecamatan Bandongan yang rusak berat sangat
mendesak untuk segera dilakukan perbaikan yang apabila di
tunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran belanja gaji
dan tunjangan Aparatur Sipil Negara harus disesuaikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Telah Menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah, untuk efektivitas dan optimalisasi
pemanfaatan Silpa Rumah Sakit Merah Putih perlu segera
mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan
kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 31, perubahan Pasal 32, perubahan ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 33, perubahan Pasal 34, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 36, perubahan ayat (1) dan ayat (12) Pasal 38, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 41, perubahan Pasal 42, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 44, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 51, perubahan Pasal 58, perubahan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (10) dan ayat (14) Pasal 60, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 67, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 68, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 74, perubahan Pasal 77, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78, perubahan Pasal 79, perubahan Pasal 83, perubahan Pasal 91, perubahan Pasal 92, perubahan Pasal 93, perubahan Pasal 95, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 diubah.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten Untuk Setiap Gampong Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian dan Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 46 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 22 Tahun 2021; PP Nomor 23 Tahun 2021; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 41/PMK.07/2021; PMK Nomor 190/PMK.07/2021; Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 28 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Kedudukan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV ADG, BAB V BHPRK, BAB VI Penyaluran ADG dan BHPRK, BAB VII Penggunaan ADG dan BHPRK, BAB VIII Pemantauan dan Evaluasi, BAB IX Sanksi, BAB X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
13 Hlm , Lampiran : 15 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
