Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 21.684 peraturan dalam 0,08 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin No. 12 Tahun 2011

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Musi Banyuasin No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No.12-Tahun-2011-ttg-Retribusi-IMB.pdf

Abstrak

RETRIBUSI-IZIN-MENDIRIKAN-BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2011/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf a UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu; Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta sebagaimana pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Peraturan Men-PU No. 25/PRT/M/2007; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai izin mendirikan bangunan; nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; tolak ukur penggunaan jasa; prinsip yang dianut dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; tata cara pembayaran retribusi; tata cara penagihan retribusi; ketentuan retribusi; masa retribusi dan saat retribusi terutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; sanksi administrasi; keberatan atas penetapan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; keberatan atas penetapan retribusi; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kedaluwarsa penagihan retribusi; penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016

Penyelenggaraan Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Majalengka

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No 12 Thn 2016 ttg IMTA.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 12 Tahun 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Toraja utara No. 3 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Download :
Perbup Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksaaaan pembalgunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka perlu dibuatkan bukti Pembayaral Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) seb^gatmana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 474O); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 .t Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O37); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 2T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. UndangUndang Nomsr 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukal Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 20O9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah hopinsi dan Pemerintahan Daera-h Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Torqla Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nornor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O 1l tentang Pajak Daerah (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6)
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah l*mbaga Perwa-kilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi addah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Palak ad.dah Pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan. MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galiar Golongan B. 1O. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPIPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangal Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan tresarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKEI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUEJEK PAJAK Pasa-l 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batual dipungut Pajak atau kegiatzn pengambilaa mineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batual adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan l,ogam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b. Baru T\rlis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. Batu Permata g. Bentonit h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. w. x. v. z. aa. ab. ac. ad. ae. a-f. ag. ah. ai. aj ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. aJ(. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum Kalsit Kaolin kusit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tarah Serap (Fullers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (Alum) Tras Yarosit Zeolit Intan Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball clay Zeolit Rijang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon Ikistal Kuarsa Krisopras Garnet Agat Topas Kerikil Galian Dari B bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. ch. ci. cj ck. cl. cm. cn. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Batu kali Pasir Urug Sirru Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirolilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kay,r Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (Laterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasa-l 4 (1) Dasar pengenazrn pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan mrlatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dal Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Bukan Logarn dan Batual. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : al lOo/o (sepuluh persen) dari nilai jual flafon anggarEm sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah), b) 15 % (lima belas persen) dari nilai jual flafon anggaran lebih dari Rp. l.OOO.OOO.OOO (Satu Milliar Rupiah), (2) Besarnya tarif pajak pada mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a. Truk yang bermu atan, 2 m" dengan nilai jual seharga Rp. 10O.OOO - lOo/o = Rp. 10.OOO (sepuluh ribu rupiah); b. Tmk yang bermuatan 3 m" dengan nilai jual seharga Rp. f 5O.O0O - lOo/o = Rp. l5.O0O ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang tenrtang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan t ogam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara yang mengangkut Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal I 1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jargka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakhr yang ditenh:kan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak Jrang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waltu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1OO % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dil;akukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalaui Kantor Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 1 x 24 jarn atau da-lam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalrukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yalg ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukal secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dal menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar Lidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2l {dua puluh satu) hari sejat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setela} lewat IO (sepuluh) hari sejak tangfla) pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyrtaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor klang Negara. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanegal, jam dan tempat pelaksanaal lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 2 I (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan penguranga, keringanan dan pembebasaa pajak. (2) Tata. cara pembayaran pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatal atau atas permohonan wajib pajak dapat: a) membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan da-lam penerapan peraturan Perundangundangan Perpajakan D aerah; b) membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilalan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapal dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara terfulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB VI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkal bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimala dimalsud pada ayat (21 diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat walrhr 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidat memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepufusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o (d:ua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. naina dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besamya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam wakru paling lama I (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1)Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waltu 5 (lima) Tahun terhifung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidarra dibidang perpajakan Daerah. (2) Kadaluarsa penegrhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitlan surat teguran dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peratural Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3O Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Pasal 31 Ager Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerhtrlrhYr Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupakn Tor4ja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2014

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Buton No.12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. 2014 /No. 12, LL 7 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa tarif Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2012 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2);
-

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2001

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Jepara Tahun 2001 No 12.pdf

Abstrak

Retribusi

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2001/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar, maka perlu diselenggarakan Wajib Daftar Perusahaan; bahwa penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/10/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi Daerah Bab III Golongan Retribusi Bab IV Ketentuan Izin Dan Jangka Waktu Berlakunya TDP Bab V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab VI Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Bab VII Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah Bab VIII Saat Retribusi Terutang Bab IX Wilayah Pemungutan Bab X Tata Cara Pemungutan Bab XI Tata Cara Pembayaran Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Tata Cara Penagihan Bab XIV Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Bab XV Kadaluwarsa Bab XVI Pelaksanaan Dan Pengawasan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Penyidikan Bab XIX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2001.
11 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022

Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2021.

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PG Th 2022 012.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD/2022/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2021.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan. Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2021;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan. Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2021 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Dibagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, dan Penatausahaannya; Penggunaan;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Cilacap No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Clp_2018_12.pdf

Abstrak

retribusi-izin-trayek

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 12/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Mengubah beberapa ketentuan yaitu : - Ketentuan Umum - Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek - Sanksi Administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Ciacap
8 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2010

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2019

Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Mengubah :

PERDA Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
PERDA Kota Lubuk Linggau No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Download :
Perda Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Perubahan Keempat-Atas-Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011-Tentang-Retribusi Daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, L.D.2019/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
3 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Batang No 12 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Petunjuk Pelaksanaan - PAJAK

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2012/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerlntah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Tugas dan Tanggung Jawab Bab IV Tarif, Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Bab V Tata Cara Pemungutan Bab VI Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Bab VII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Bab VIII Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bab IX Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bab X Biaya Operasional dan Insentif Bab XI Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2012.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .