STANDAR BIAYA - STANDAR HARGA - BARANG/JASA PEMERINTAH - KABUPATEN TEBO - TA 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA DAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Guna mencapai efisiensi, keseragaman dan menghindari terjadinya pemborosan serta untuk kelancaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo TA 2018, perlu untuk menetapkan Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
Penetapan Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Pepres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pepres No.4 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014
Perbup Ini Mengatur Mengenai Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2018; Meliputi; Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa dalam Kabupaten Tebo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Perbup Tebo No. 30 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa TA 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2017
PENETAPAN BESARAN GAJI KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN TENAGA AHLI FRAKSI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli Dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, peningkatan Kinerja Kelompok Pakar / Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan tugasnya dipandang perlu memberikan Gaji bagi setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi-Frakai sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (4) peraturan dewan perwakilan rakyat daerah nomor 4 tahun 2014, tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir; perlu ditetapkan dengan Peraturan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 ten tang pokok-pokok pengelolaan keuangan kabupaten Rokan Hilir (lembaran daerah tahun 2012 nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (lembaran Daerah Tahun 2016 nomor 12);Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3); Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 42); Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Nomor 25
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Besaran Gaji Kelompok Pakar/Tim Ahli Dan Tenaga Ahli Fraksi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 untuk melaksanakan tugasnya maka perlu memberikan Gaji bagi setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli sebesar Rp.5.000.000/ bulan dan Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi sebesarRp.3000.000/ bulan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 35 Tahun 2020
TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PENGEWLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan
rekening pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, , perlu
mengatur tata cara pembukaan dan pengoperasian
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengku1u Utara tentang
Tata Cara Pembukaan Dan Pengoperasian Rekening
Penerimaan Dan Rekening Pengeluaran Pada Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2014 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016
MMENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN
DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN
REKENING PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, DIATUR JUGA TERKAIT REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH, PEMBUKAAN REKENING, PENUTUPAN REKENING, PELAPORAN REKENING, DAN KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 35 Tahun 2014
PEDOMAN PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT DAERAH KABUAPTEN KARIMUN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa peningkatan peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dicapai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengawasan aparat inspektorat daerah Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 35 Tahun 2021
PERGUB Prov. Riau No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Mencabut :
PERGUB Prov. Riau No. 68 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (5) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, bahwa standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi riau disusun berdasarkan usulan kepala perangkat daerah dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan kenaikan harga barang.
pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undang-undang nomor 61 tahun 1958, undang-undang nomor 23 tahun 2014, undang- undang nomor 11 tahun 2020, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015, peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016, peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020, peraturan daerah provinsi riau nomor 25 tahun 2018.
pergub ini mengatur tentang :
standar harga satuan barang dan jasa dan komponen pajak pertambahan nilai (PPN) 10 %, harga satuan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, maka:
a. peraturan gubernur riau nomor 57 tahun 2020 tentang standar harga satuan nbarang dan jasa di lingkungan provinsi riau tahuan anggaran 2021 ( berita daerah provinsi riau tahun 2020 nomor 58) dan;
b. peraturan gubernur riau nomor 68 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan gubernur riau nomor 57 tahun 2020 tentang standar harga satuan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi riau tahun anggaran 2021 ( berita daerah provinsi riau tahun 2020 nomor 69 ),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, setiap pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.78 Tahun 2012; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Per ANRI No.9 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2018; Perbup No.51 Tahun 2016; Perbup No.38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Hak Akses Arsip Dinamis; Pembuatan Daftar Arsip Dinamis; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
7 Halaman dan 12 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 35 Tahun 2017
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR - PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu dan merata perlu adanya
upaya peningkatan akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas; bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di
Kabupaten Semarang yang dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2017 dapat tepat sasaran, berdaya guna dan
berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu membentuk Pedoman Teknis Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar di Kabupaten Semarang Yang Dilaksanakan Pada
Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Pembinaan Pendidikan Dasar di Kabupaten Semarang Yang
Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2017 tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
15 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
