Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab Jombang Tahun 2019 No 25/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 15D ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;
1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jombang Nomor 12 Tahun 2018;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Pemilihan Kepala Desa;
3. Pelaksanaan;
4. Pembiayaan;
5. Pemilihan KDAW melalui Musyawarah Desa;
6. Pengesahan dan Pelantikan KDAW;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengeloiaan Pajak Sarang Burung Walet sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dalann Peraturan Daerah Kabupaten Banito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, maka, perlu diatur tata cara pengelolaan Paiak Sarang Burung Walet;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimrana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Penaturan Pemerintah Nornor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentarrg Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nornor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atana dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
a. ruang lingkup kewenangan;
b. pendapatan dan pendaftaran;
c. SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;
d. surat tagihan pajak daerah (STPD);
e. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
f. wilayah pemungutan dan masa pajak;
g. tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran serta penagihan pajak;
h. keberatan dan banding;
i. pengurangan dan keringanan pajak sarang burung walet;
j. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
k. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
l. pembukuan dan pemeriksaan; dan
m. pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
38
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DI BIAYAI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN PASAL 30 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN DAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN, MAKA PEMERINTAH TELAH MENGALOKASIKAN DUKUNGAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MELALUI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG DI BIAYAI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021 (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 6); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; KEGIATAN; PENGANGGARAN DAN PERENCANAAN; PENATAUSAHAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
33 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 25 Tahun 2019
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan, dan guna menindaklajuti ketentuan Pasal 36 ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 38 ayat (8) dan Pasal 69 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organ Perumda Air Minum "Tirta Kajen", Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERKEBUNAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Daerah Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016.
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.9 Tahun 1967
UU No.28Tahun 2009
UU No.12 Tahun 2011
UU No.39 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
Permendagri No.80 Tahun 2015
Permentan No.50/Permentan/KB.020/9/2015
Perda Bengkulu Utara No.1 Tahun 2016
Golongan restribusi.
Jenis Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan Terdiri Dari :
a. Entres Tanaman Karet Unggul
b.Bibit Karet Unggul (Payung 1)
c.Bibit Karet Unggul (Payung 2)
d.Bibit Kelapa Sawit (umur 8 – 12 bulan)
e.Bibit Kelapa Sawit (umur > 12 – 18 bulan)
f. Bibit Pala Unggul (umur 8 – 12 bulan)
g.Bibit Pala Unggul (umur > 12 – 15 bulan)
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perkebunan.
Tata cara pelaksanaa pemungutan dn pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2019
Pedoman Umum-dan-Petunjuk-Teknis Pelaksanaan-dan-Penggunaan Dana Desa-Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, serta guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dan penggunaan desa meliputi pengalokasian dana desa setiap desa, pengelolaan dana, perubahan penggunaan dana, program pelatihan masyarakat, pertanggungjawaban dan pelaporan dana, pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan dana, serta pengenaan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Dalam rangka penjabaran Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perlu diterbitkan peraturan Bupati
penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik, sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum: UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2008 ; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 44 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 28 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permenkominfo Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Perbup Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2017.
Peraturan ini memuat: Ketentuan Umum; Perencanaan; Kebijakan; Kelembagaan; Sistem Informasi Aplikasi Monitoring Center; Infrastruktur Jaringan Dan TIK; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 25 Tahun 2019
PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA TEKNIS - DAERAH - LABORATORIUM - KESEHATAN
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, LD.2019/25
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas kesehatan Kota Serang.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota
Serang.
Pasal 18 Ayat 6; UU No 32 Th 2007; UU NO 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 12 Th 2017; Perda Kota Serang.
1. Ketentuan Umum; 2. Pementukan; 3. Kedudukan; 4. Susunan Organisasi; 5. Tugas dan Fungsi; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
9 halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2019
Permenkumham No. 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 25, BN.2019/NO.1514, peraturan.go.id: 20 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / Inpassing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
