Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 pada angka ke 5 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga dokter, tenaga medis dan jajaran/pihak lainnya yang berada di Rumah Sakit yang melayanai pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 314 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus Novel Corona Virus di Provinsi Kepulauan Riau
UU No.25 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.67 Tahun 2019; PP No.29 Tahun 2020; Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Penganggaran, Penerima Insentif, Besaran Insentif, Persyaratan Pembayaran Insentif, Tim Verivikasi, Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Insentif, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional Melalui Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-2019) serta pengamanan daya beli masyarakat dan
perekonomian nasional di daerah melalui penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ
dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-2019), serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, maka sesuai Berita
Acara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
tanggal 21 April 2020 dan Berita Acara Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tanggal 14 April 2020,
pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu didukung dengan
pembiayaan melalui Pendanaan Keadaan Darurat untuk
keperluan mendesak dalam rangka penanganan Corona Virus
Disease 2019 serta pengamanan daya beli masyarakat dan
perekonomian nasional melalui penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020 dengan mendahului Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan
pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat
untuk keperluan mendesak diatur dengan Peraturan Bupati;
BUPATI KENDAL
2
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan
Darurat Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 serta Pengamanan
Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional Melalui
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional Melalui Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 yang meliputi Pendanaan Keadaan Darurat, Pelaksanaan Pengeluaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Skrining Dan Diagnostik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalkan penanggulangan Corona
Virns Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso, dipandang
perlu menyempurnakan ketentuan terkait upaya
pencegahan dan menambahkan ketentuan pelaksanaan
evaluasi dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29
Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virns Disease
2019 di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 31 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona
Virns Disease 2019 di Ka bu paten Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona
Virns Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5 . Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/MDAG/
PER/ 12/2013; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun
2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun
2017; 19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020
Materi Pokok: mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus
Disease 2019 di Kabu paten Bondowoso, antara lain: 1. Setelah angka 10 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka,
yakni angka 11 terkait definisi pasar rakyat; Ketentuan Pasal 4 diubah (terkait jam pertokoan restoran dll); ketentuan terkait pengendalian pembinaan, pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
mengubah Peraturan Bupati Bondowoso
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona
Virns Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kerja ASN Dalam Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemda
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, bahwa berbagai kebijakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus tetap mendukung keberlangsungan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan pengaturan kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.
Materi pokok : Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman tata kerja bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah adalah: pra kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja, pelaksanaan kerja, pelayanan internal dan pelayanan eksternal (publik).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 43 Tahun 2020
Standar/Pedoman - BANTUAN SOSIAL - COVID-19 / Corona
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
mahasiswa asal Balangan yang menempuh pendidikan di luar daerah merupakan masyarakat terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang belum tertangani secara serius,
dan bahkan sampai sekarang ini belum ada skema bantuan yang secara jelas bisa ditujukan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa Balangan yang berada di perantauan. Dalam kondisi mereka berada di luar daerah yang menerapkan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) belum jelas apakah dapat menjangkau bantuan karena ketiadaan dukungan administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dalam mengakses bantuan sosial yang ada, Dalam rangka mengantisifasi dampak bagi mahasiswa Balangan di luar daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial berupa
Bantuan Sosial Tunai (BST), sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang terdapak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PERPPU Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 21 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan Di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Syarat Penerima Bantuan Sosial; Jumlah Bantuan Sosial Tunai; Mekanisme Pelasanaan Kegiatan; Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 43 Tahun 2020
PENERAPAN - DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM - PROTOKOL KESEHATAN - DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN - CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) - DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan penegakanHukum Protokol Kesehatan dalam Pecegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19 )
dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomr 4 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah lain : UU No 36 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;Perpres No 17 Tahun 2018;Kemenkes No HK.01.07/Menkes/328/2020;Kenmendikbud No 719/P/2020;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi peningkatan Hukum Protokol Keshatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)
- Setiap orang,pelaku usaha ,pengelola ,penyelenggara atau penangung jawab tempat dan pasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan pada sektor -sektor kegiatan
- Perorangan ,pelaku usaha, pengelola ,penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan Fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalampasal 7 di kenakan SANKSI
- Satuan Pendidikan yang berada dalam lingkungan pemerintahan kabupaten penugkal abab lematang ilir
melaksanakan sesuai dengan daftar pemeriksa kesiapan pendidikan
- Isolasi Mandiri
- Sosialisasi dan Partisipasi
- Pendanaan dalam pelaksanaan peraaturan Bupati ini dibebankan pada APBD
sumber pendapatan lain yang sah dan tidak memngikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -
Undang
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sera teknis akan diatur lebih lanjut dengan keputusan
Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan Rapid
Test Pada Penerapan Tatanan Normal Baru Produktif Dan
Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Ibu Hamil
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 di dunia
cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan
korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan
penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 pada
kelompok masyarakat beresiko terutama Ibu hamil melalui
pemeriksaan Rapid test di fasilitas kesehatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pemeriksaan Rapid
Test Pada Penerapan Tatanan Normal Baru Produktif Dan
Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Ibu Hamil.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5663); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Materi Pokok Perbup ini adalah: - Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Jenis Pelayanan Kesehatan;
b. Kepesertaan Penerima Bantuan Biaya RDT dan PCR;
c. Pemberi Pelayanan Kesehatan;
d. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan;
e. Hak dan Kewajiban peserta; dan
f. Hak dan Kewajiban pemberi pelayanan kesehatan.
-(1) Jenis pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil terdiri dari:
a. RDT; dan
b. PCR.
(2) Pelayanan RDT dan PCR sebagaimana dimaksud
hanya bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan rawat inap di
Puskesmas dan perawatan rawat inap Rumah Sakit kelas III;
(3) Pelayanan RDT dan PCR sebagaimana dimaksud
mengikuti pedoman pemeriksaan yang berlaku di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 43 Tahun 2020
Operasi Pasar Dalam Rangka Dukungan Ketahanan Sosial Ekonomi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/NO.663
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Dukungan Ketahanan Sosial Ekonomi Akibat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) Di Kabupaten Lamadau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta dalam upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu melaksanakan operasi pasar dalam bentuk memberikan subsidi harga terhadap harga jual kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka dukungan ketahanan sosial ekonomi akibat penyebaran wabah Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Lamandau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Dukungan Ketahanan Sosial Ekonomi Akibat Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;
1. Tujuan;
2. Dana Subsidi;
3. Besaran, Penyedia, Jenis Barang, Distribusi Dan Penerima Barang Yang Di Subsidi;
4. Panitia Pelaksana;
5. Pencairan Dana Subsidi Dan Akuntabilitas; dan
6. Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 42 Tahun 2020
pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memutus mata rantai penularan wabah bancana non alam Corona virus disease 2019 di kabupaten boalemo dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan dengan situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Berakhir dan penanggulangan Corona virus disease 2019 harus tetap mendukung keberlangsungan kehidupan perekonomian masyarakat salah satunya dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.4 Tahun 1984; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015PP No.30 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.87 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi coronavirus disease 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pra kondisi pandemi covid 19, sumber dana, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
