Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
pengembangan e-Government merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintah yang berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014;UU No.28 Tahun 2014 ; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; PP No.11 Tahun 2017; PERMENKOMINFO No.41/PER/M.KOMINFO/11/2007; PERMENDAGRI No.35 Tahun 2010; PERMENPAN RB No.6 Tahun 2011; PERMENPAN RB No.13 Tahun 2017; PERMENPAN RB No.5 Tahun 2018; PERDA Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan umum dan ruang lingkup, tata kelola sumber daya teknologi informasi dan komunikasi,dan pembinaan dan pengawasan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka inovasi dan mempermudah Pelayanan Publik untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, perlu dibuat pelayanan SIstem Informasi Administrasi Kependudukan dan Akta Sipil (SIAKAS) secara online; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.23 Tahun 2002; UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2006; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denga UU No.9 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.102 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.25 Tahun 2008; Keppres No.88 Tahun 2004; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.19 Tahun 2010; Permendagri No.68 Tahun 2010; Permendagri No.25 Tahun 2011; PermenPan RB No.31 Tahun 2014; Permendagri No.9 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dngan Perbup dengan Perbup No. 8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, program layanan, persyaratan dan tata cara permohonan, pelaksana SIAKAS, sosialisasi dan mekanisme pelayanan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data, pembiayaan, ketentuan lain-lain, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses danberkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam dankomprehensif; bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang SIngle Data System untuk Pembangunan Daerah di kabupaten Jepara;
UU No 13 tahun 1950; UU no 16 tahun 1997; UU no 25 Tahun 2004; UU no 14 tahun 2008; UU No 4 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Perpres No 27 Tahun 2014; Pergub Jateng No 52 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perbup Jepara No 75 Tahun 2010; Perbup Jepara No 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, kewenangan, mekanisme, kebijakan dan strategi, pengelolaan, SDM, kelembagaan dan Koordinasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat dan dunia usaha, larangan, insentif dan disinsentif, sanksi, pembinaan dan pengendalian serta pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sıstem Aplıkasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasıs Elektornik Di Lingkungan Pemerıntah Kabupaten Empat Lawang
ABSTRAK:
dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu
untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan
pembangunan daerah berbasis Elektronik melalui sistem
aplikasi E-Planning; sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah
berbasis E-Planning merupakan perwujudan penyelarasan
perencanaan pembangunan di daerah yang dapat
mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan
jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program
dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan
bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di
daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15
tahun 2014
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan aplikasi e-planning, kedudukan peraturan bupati, pengelolaan aplikasi e-planning, tahapan dan mekanisme pengusulan kegiatan, penanggungjawab dan pemegang sektor, pendampingan, seleksi dan pendalaman, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan e-planning
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan guna mendukung pengembangan e-government dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) perlu disusun standar pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Wonogiri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014,PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 96 Tahun 2012, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, Instruksi Presiden 3 Tahun 2003, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran dan Azas, Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan minat dan budaya baca dengan berbasis teknologi informasi dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, hak dan kewajiban, kewajiban, sanksi, pengembangan perpustakaan, percepatan pengembangan perpustakaan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 138
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2-0·14 terhadap permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
b. bahwa akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diatur sesuai dengai perkembangan hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerirrtah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB IX PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI
BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN
BAB XIV PEMERIKSAAN
BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB XVI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 32 Tahun 2018
Penggunaan dan Pengelolaan Sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Untuk mengembangkan system aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online yang jauh lebih efektif, efisien dan akuntabel melalui system aplikasi E-ARTA yang merupakan perwujudan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan didaerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir mengenai Penggunaan dan Pengelolaan Sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UUNo. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun2015; PERDA Kab. Toba Samosir No. 3 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; PERDA Kab. Toba Samosir No. 12 Tahun 2017; PERDA Kab. Toba Samsoir No. 13 Tahun 2017; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 53 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Kedudukan, Pengelolaan Aplikasi E-ARTA, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi, Keluaran, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
