Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, terdapat kekurangan bayar pada Tahun Anggaran 2020; bahwa pembayaran atas kurang bayar Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dalam perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang alokasi dana desa dan mekanisme penyaluran dana desa di wilayah Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 ; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 ; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : PENGGUNAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2022.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENGALOKASIAN ADD;
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN;
PENGGUNAAN;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
SANKSI;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perubahan besaran trasper alokasi dana Desa sehingga Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019;UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.2 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERBUP Kampar No.55 Tahun 2018;
Mengubah Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran
2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 61 Tahun 2021
PERBUP Kab. Mempawah No. 13 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu melakukan
Penyempurnaan ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020
Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah,; Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 11 ; Ketentuan Pasal 12 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat, ; Diantara Pasal 1 5 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 15A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
merubah peraturan bupati nomor 61 tahun 2021
10 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa Dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022
ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD. 2021/No. 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan
Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2022
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 5); ..);
10. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2022)
Perbup ini terdiri atas 9 Bab dan 18 Pasal yang mengatut tentang Ketentuan Umum, Penetapan Rincian ADD dan BDHPDRD, Penyaluran ADD dan BDHPDRD, Penggunaan Dana, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Hlm, Lamp: II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 61 Tahun 2021
PEDOMAN - TEKNIS - KEGIATAN - YANG - DIBIAYAI - DARI - DANA - DESA - DI - KABUPATEN - MAJALENGKA - TAHUN - ANGGARAN - 2022
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD 2021/61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Majalengka.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 59 Tahun 2017; Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Majalengka No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Majalenka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 41 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 47 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 44 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di Kabupaten Majalengka yang meliputi Ketentuan Umum, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa, Publikasi dan Pelaporan, Pembinaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah dilakukan perubahan pengelolaan keuangan Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018; Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020; Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 11. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni pasal 11A, 11B dan 11C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 diubah.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 91
TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal
99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang
Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran
Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten
Magetan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020
Tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di
Kabupaten Magetan Tahun 2021,
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan Dampaknya, maka pagu alokasi
Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Magetan
mengalami penambahan sebesar Rp.27. 717.347.000 ,00 ;
c. bahwa dengan kenaikan pagu alokasi Dana Alokasi
Umum untuk Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, maka pagu alokasi untuk Alokasi Dana
Desa perlu dilakukan penyesuaian,
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian,
Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/ 2021; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 tahun
2021 ; 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018; 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020; 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2020; 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2021
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian,
Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021. memuat perubahan besaran ADD yaitu Rp.92.273.108.994,00 dan rincian per desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
mengubah Peraturan Bupati
Magetan Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian,
Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.
jumlah 13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
