Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggerang Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan produktifitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non Pegawai Negesi Sipil diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perpres No. 72 Tahun 2012; Permenkes No. 1199 Tahun 2004; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 53 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda Kabtang No. 11 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2016; Perbup No. 88 Tahun 2016;Perbup No. 115 Tahun 2016; Perbup No. 116 Tahun 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengadaan; 3. Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja; 6. Pemberhentian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan lain-lain; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan program sistem layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan efektiivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan di kabupaten Batang Hari;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Batang Hari Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 35 Tahun 2016; Keputusan Menteri Sosial Nomor; 195/HUK/2016.
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; FUNGSI SLRT; AZAS DAN PILAR UTAMA; STRUKTUR SLRT; TUGAS DAN FUNGSI SLRT; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUSKESOS; PELASKSANAAN SLRT DI KABUPATEN BATANG HARI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, menjamin likuiditas kemampuan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,serta untuk melaksanakan Pasal 87 ayat
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Brigjen H. Hasan Basry.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14
Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Brigjen H. Hasan Basry, yang memuat: Ketentun Umum; Ruang Lingkup; Prinsip Pinjaman; Kebijakan Pinjaman; Sumber Pinjaman; Jens Pinjaman dan Pembayaran; Besaran dan Persyaratan Pinjaman; Pelaksanaan Pinjaman; Evaluasi dan Pelaporan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 74 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15, LL Kab. Kayong Utara : 16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permendagri No.12 Tahun 2017, PermenKes No.3 Tahun 2020, Perda Kabupaten Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Instalasi, Jabatan, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
16 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa imbalan yang diperolah dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cut Meutia yang dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Huruf D angka 2 huruf a angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomot 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program kesehatan Nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 101 Tahun 2012; Perpres Nomor 12 Tahun 2013; ; Permendagri 79 Tahun 2018; ; Permendagri 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/095/2010; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Perbub Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Sumber Jasa Pelayanan, BAB IV Kebijakan Anggaran, BAB V Pemanfaatan Pendapatan, BAB VI Tata Cara Pembagian, BAB VII Laporan Pertanggungjawaban, BAB VIII Pembinaan Dan Pengawasan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kabupaten Padang Pariaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya
Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
serta menjaga terciptanya Stabilitas Nasional di
daerah, perlu dilakukan upaya intensif koordinasi
pimpinan daerah;
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Umum dibentuk Forkopimda Kabupaten dan
Forkopimcam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah Kabupaten Padang
Pariaman;
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM
3. HUBUNGAN KERJA, PELAKSANAAN KEGIATAN, DAN PELAPORAN
4. PENDANAAN FORKOPIMDA DAN FOKOPIMCAM
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
10 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2019
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENGELOLAAN - KEUANGAN - bADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PADA - PUSKESMAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2019/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa Puskesmas di Kab. Bekasi telah ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Kepbup Bekasi No. : 440/Kep. 83-DINKES/2019 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas di Kab. Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 75 tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran, Mekanisme Pengajuan Dan Penetapan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Integrasi/konsolidasi RBA Dengan RKA-SKPD Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Piutang, Utang BLUD, Investasi, Kerja Sama, Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Pengelolaan Barang, Pembinaan Dan Pengawasan, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
28 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
