Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.939 peraturan dalam 0,099 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2022

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Struktur Organisasi

Download :
25.utdinasperpustakaandankearsipan.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaanPeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19Tahun2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturanDaerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5Tahun2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkatDaerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraiantugasdan tata kerja unsur-unsur organisasi DinasPerpustakaan dan Kearsipan dalambentukPeraturanBupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlumenetapkanPeraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, UraianTugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor10Tahun 2021; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30Tahun2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Tanah BumbuNomor2Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 25 Tahun 2022

Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aru

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 25 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

AUDIT KINERJA - PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. No. 2022/25, LL KAB. KEP. ARU : 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan adanya pengawasan kinerja atas penyelenggaraan pemerintah daerah; bahwa pengawasan kinerja atas pemerintah daerah dilakukan untuk menilai dan memperbaiki sistem, program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, audit kinerja, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
Lampiran 61 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 25 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Seruyan No. 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Download :
PERBUP SERUYAN NO 25 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Kepegawaian dan Eselon; 6. Kelompok Jabatan; 7. Tata Kerja; dan 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Seruyan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
16 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2022

Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
2022pw322325.pdf

Abstrak

kesejahteraan-penghargaan-dan-perlindungan-aparatur=sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kota-bekasi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD 2022/Nomor 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme pegawai agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas, perlu ditetapkan Perwali tentang Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dasar hukum peraturan wali kota ini adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 2019; PP No. 26 Tahun 1977; PP No. 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 20 Tahun 2013; PP No. 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 66 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 64 Tahun 2020; PP No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 120 Tahun 2018; PerbaKN No. 24 Tahun 2017; Perda Ni. 06 Tahun 2016; Perda No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 04 Tahun 2021; Perwali No. 32 Tahun 2018; Perwali No. 28 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kesejahteraan aparatur sipil negara, penghargaan, perlindungan aparatur sipil negara, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

Struktur Organisasi

Download :
2022pb1225025.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – DAN – TATA – KERJA – PERANGKAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat; bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan di lingkungan instansi pemerintah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud, perlu dicabut;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), INSPEKTORAT DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PENDIDIKAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KESEHATAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS SOSIAL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERHUBUNGAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KECAMATAN (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi), ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, TATA KERJA, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH, DINAS DAERAH, BADAN DAERAH, KECAMATAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
79 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 25 Tahun 2022

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perwal 25 tahun 2022..pdf

Abstrak

retribusi-pelayanan-kesehatan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD Tahun 2022 Nomor 221

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retibusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang; bahwa untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retrisbusi pelayanan kesehatan perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota.
UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Wali Kota mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pemungutan Bab III Tata Cara Pembayaran Bab IV Tata Cara Penyetoran Bab IV Tata Cara Penyetoran Bab V Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
6 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2022

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Asuransi Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
Perbup Purwakarta 25 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2022

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2022/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Hilir dengan Desa Hilir Muara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Hilir Muara dengan Batuah, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Kelurahan Kotabaru Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Batuah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 156 Tahun 2020 tentang Batas Desa Hilir Muara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru; dan Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 151 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 156 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Hilir Muara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2022.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Partai Politik dan Pemilu Desa

Download :
Perbup 25-2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-BUPATI-LUWU-UTARA-NOMOR-2-TAHUN-2021-TENTANG-TATA-CARA-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-KEPALA-DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2021; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 ; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2021; Perbup. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diubah.
8 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022

Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Mencabut :

PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu

Download :
PERBUP 25 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDARISASI-HARGA-SATUAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2020/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 6 (enam) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan; Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 52); 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 31); 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 40); 4. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.