Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang Terutang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya
di bidang perpajakan, perlu adanya sistem
pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan terpadu;
bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi
pelayanan di bidang perpajakan perlu mendelegasikan
wewenang penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan
pajak daerah yang terutang; bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat
Keputusan Keberatan, Pemberian Pengurangan,
Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah yang
Terutang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan dan pembangunan, sehingga perlu
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Keberatan,
Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan
Pajak Daerah yang Terutang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan penerbitan Surat Keputusan Keberatan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang terutang kepada Kepala BPPKAD. Kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; b. penerbitan Surat Keputusan Keberatan; dan
c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf a dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sekretariat Daerah
Bab III Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bab IV Inspektorat
Bab V Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Bab VI Dinas Kesehatan
Bab VII Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Bab VIII Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Bab IX Satuan Polisi Pamong Praja
Bab X Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bab XI Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bab XII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bab XIII Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bab XIV Dinas Perhubungan
Bab XV Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Bab XVI Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Bab XVII Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Bab XVIII Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Bab XIX Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Bab XX Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Bab XXI Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Bab XXII Badan Kepegawaian Daerah
Bab XXIII Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bab XXIV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bab XXV Kecamatan
Bab XXVI Bagan Organisasi
Bab XXVII Tugas Sub Koordinator
BAb XXVIII Tata Kerja
Bab XXIX Kepegawaian
Bab XXX Ketentuan Lain-Lain
Bab XXXI Ketentuan Peralihan
Bab XXXII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2020;
411 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Purworejo No. 34 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
rencana strategis - dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36 SERI E NO.2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kominikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun
2021-2026; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Purworejo Tahun 2021 2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 pada Ketentuan Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, pada tabel T-C.27 Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pohuwato No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2022 (36)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa dalam menangani kejadian stunting pada balita di Kabupaten Pohuwato, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting, yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 83 Tahun 2017, PP No. 86 Tahun 2019, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 2 Tahun 2020, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permenkes No. 28 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan dan pencegahan stunting, koordinasi pelaksanaan, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
1) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas Konvergensi Pencegahan Stunting melalui
gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 31); dan
2) Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Penuruan Stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 39);
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 36 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN AJARAN 2022/2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN AJARAN 2022/2023
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta
Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID- 19), perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-
Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten PonorogoTahun Ajaran 2022/2023;
Mengingat: 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955); 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, TATA CARA, PENDATAAN ULANG, PERPINDAHAN PESERTA DIDIK, PENGADUAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 30.A TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya (Laswi)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya (Laswi).
Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 769/MENKES/SK/VI/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal I angka 7
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 41
ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan
kembali Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Keija pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; 7. Kelompok Jabatan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Peralihan; dan 10. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pedoman Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan dalam penyusunan dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE;
b. bahwa guna kelancaran penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan meminimalkan dampak risiko, perlu adanya Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
mengatur tentang pedoman manajemen risiko sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat kerangka kerja manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, dan budaya sadar risiko SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Relokasi dan Perubahan Nama "Rumah Sakit Umum Daerah AGATS" Menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo" Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
bahwa perpindahan Rumah Sakit Umum Daerah Agats diperlukan karena kondisi bangunan kayu yang sudah tidak memadai untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Asmat, bahwa Pemerintah Kabupaten Asmat telah membangun Rumah Sakit dengan konstruksi beton di area yang memadai untuk pelayanan kesehatan,dan bahwa untuk memenuhi ketersediaan rumah sakit yang sesuai standar dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat Asmat, maka perlu melakukan Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat disertai dengan Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlumenetapkanPeraturan Bupati Asmat tentang Relokasi dan Perubahan NamaRumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Mmenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini di atur tentang Relokasi dan Perubahan nama "Rumah Sakit Umum Daerah Agats" menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Perpetua J. Safanpo" Kabupaten Asmat. Proses relokasi melibatkan semua unsur organisasi pemerintahandaerah di Kabupaten Asmat yang berkaitan dengan perijinan, kekuatan hukum serta kelayakan lokasi yang baru sebagai Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Asmat. Proses perubahan nama tetap mengikuti ketentuanperundang-undangan yang berlaku hingga dikeluarkannya Ijin Operasional RSUD dan Kode Satker RSUD sesuai nama yang baru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
