Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan Di Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemberian Nama Jalan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Nama Jalan di Wilayah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun
2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, klasifikasi dan penggunaan nama pada jalan, kewenangan pengesahan, prosedur dan penetapan, perubahan nama jalan, tiang dan papan nama dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD NO 69 tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terkoordinasinya dan terintegrasinya data
jaringan jalan dan Jembatan di Kabupaten Penajam Paser
Utara, diperlukan suatu pedoman yang mengatur sistem
pengelolaan database jalan dan Jembatan Kabupaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Dan
Jembatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
Pasal 18 ayat6 UUD 1945 UU No 7 tahun 2002; UU No 38 tahun 2004; UU No 11 tahun 2008; UU No 4 tahun 2011; PP No 34 tahun 2006; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 2015; Permen PUPR No 19/PRT/M/2011; Kep Dirjen Bina Marga No 77/KPTS/Db/1990;
Sistem Pengelolaan Database adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengaturan Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Dan Jembatan Kabupaten Penajam Paser Utara bermaksud sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan pengelolaan database Jaringan Jalan dan Jembatan di Daerah. Pelaksanaan Pengelolaan Database Jalan Dan Jembatan di daerah bertujuan untuk tercapainya koordinasi dan integrasi data jaringan jalan dan jembatan Kabupaten. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database yang dituangkan dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Daerah (SiPDJD). dan Biaya Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya Pajak Parkir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 66,Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79 dan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlumenetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor
14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khususnya PajakParkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendataan, pendaftaran objek pajak, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cata pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan, tata cara pemeriksaan pajak, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan administrasi persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015; Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 13, perubahan pada Pasal 14 ayat (1), perubahan pada Pasal 16, perubahan pada Pasal 17 ayat (2), penyisipan Pasal 17A, perubahan pada Lampiran II dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1995.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang "Sipalui Raja Adat" (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kota yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; Bahwa telah berlakunya perubahan arah pergerakan arus lalu lintas di wilayah perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang SIPALUI RAJA ADAT (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Darat) di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Sipalui Raja Adat (Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Jaringan Lintas, 3. Ruang Lingkup, 4. Pengaturan Penggunanaan Jaringan Jalan, Tanggung Jawab Operasional, 6. Pembinaan, 7. Pelanggaran, 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
