Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.07/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung 1, 170,341,000 339 Provinsi Sulawesi Utara 340 Kah. Bolaang Mongondow 29,291,041,000 341 Kab. Minahasa 81,533, 775,000 342 Kah. ...

Hal. 10, File: PMK Nomor 34 Tahun 2012 Lampiran.pdf

... Tana Toraja 46,065, 933,000 393 Kab. Waja 77,309,476,000 394 Kata Pare-pare 33, 7 40,685,000 395 Kota Makassar 182, 734, 182,000 396 Kata Palopo 35, 999,860,000 397 Kab. ...

Hal. 12, File: PMK Nomor 34 Tahun 2012 Lampiran.pdf

Download file:

PMK Nomor 34 Tahun 2012.pdf

PMK Nomor 34 Tahun 2012 Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBN

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung 16.228.485.276 JUMLAH PROVINSI 1.183.913.211. 797 JUMLAH KAB. ...

Hal. 12, File: PMK Nomor 125 Tahun 2016.pdf

... Tana Toraja 15.073.810.967 15.073.810.967 15.073.810. 967 15.073.810. 967 124 Prov. Sulawesi Tenggara 54.347.978.073 54.347.978.073 54.347.978.073 54.347.978.073 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 10, File: PMK Nomor 125 Tahun 2016.pdf

Download file:

PMK Nomor 125 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 80 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TANA LILI; 70. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TANA LILI. PARAF KOORDINASI SEK DA f AS I STEN I KABAG HUKUM /" KASUBAG INDAH PUTRI JNDRIANI ...

Hal. 16, File: Perbup Lutra Nomor 80 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Lutra Nomor 80 Tahun 2018.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2017/No.80

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis berupa Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0601.1/7305/B. Ortala Tanggal 6 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara. c. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 201 7 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: ' ' 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 8. Unit Pelaksana Telrnis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri. 10. Togas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing• masing tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing• masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. -. (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 '-.. . / (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala Sekolah; b. Urusan Tata Usaha; c. Memiliki Wakil Kepala Sekolah paling banyak 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah/ Satuan Pendidikan; 2. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling banyak 2 (dua) wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan; 3. Lebih dari 18 (delapan belas} Rombongan Belajar dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. {3) Pengaturan dan Penetapan Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang : t 11 6 •. pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Menengah Pertama Negeri; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; d. pelaksanaan administrasi DPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusi.kan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksnakan kebijakan taknis pengelolaan sekolah menegah pertama negeri; g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri; i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar; j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar; k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat; -,- ,.. I. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan; o. mengoordinasikan, mengatur kegiatan ekstrakurikuler; pelaksanaan p. mengoordinasikan kerjasama dengan masyarakat; pelaksanaan kegiatan instansi terkait dan ,., ·. ( " q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menegah Pertama Negeri; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Tugas dan Uraian Tugas Kepala Urusan Tata Usaha Pasal 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan Program dan Kegiatan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan dalam lingkup UPTD, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-Undangan. � • v, .. (2) Uraian tugas sebagairnana dirn.aksud pada ayat 1 (satu], meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan pelaksanaan tugas; dan member petunjuk c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembagan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; ;,-..··· . \ ) ._/ f. melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPT sehingga koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan kegiatan; kegiatan terwujud integrasi g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan infonnasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; j. rnengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umurn; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan adrninistrasi keuagan; 1. rnengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Ketatausahaan; m. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Organisasi dan Ketatalaksanaan; n. rnengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. rnengoordinasikan dan melakukan kegiatan Kehumasan; p. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka rnendukung pelaksanaan tugas da fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagi.an Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukantugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. . ' I. . '\ •, Bagian Ketiga Togas dan Uraian Togas Wakil Kepala Sekolah Pasal 6 Togas dan uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur kemudian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan BABV JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalahjabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI TATAKERJA Pasal 8 (1) Kepala UPT, Kepala urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, intehrasi, singkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitasdan efisinsi. (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. ' �.. \ . -· .' • > • BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, clilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. .- . (2) Wakil Kepala Sekolah / Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 10 (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator. (2) Koordinator sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fumgsional, atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjukoleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT. (4) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. ' ,. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 8a Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Contoh: Kabupaten Pulau Tidung. Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Pulau Tidung. Bulan bersanglmtan. Tahun bersangkutan. Nomor urut pen__gisian table. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...NAN (LAMPIRAN V).pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...NAN (LAMPIRAN I).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...AN (LAMPIRAN II).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...N (LAMPIRAN III).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...AN (LAMPIRAN IV).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...NAN (LAMPIRAN V).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...AN (LAMPIRAN VI).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...N (LAMPIRAN VII).pdf

PERBUP NOMOR 8A TAHUN 201...NAH DAN BANGUNAN.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... TANA TIDUNG 68. KPKNL BONTANG BONTANG 1. KOTA BONTANG 2. KAB. KUTAI TIMUR ...

Hal. 26, File: PMK-102-2008-ORGANISASI DAN TATA KERJA.pdf

... TANA TORAJA 6. KAB. ENREKANG 79. KPKNL KENDARI KENDARI 1. KOTA KENDARI 2. KAB. KOLAKA 3. KAB. KOLAKA UTARA 4. KAB. KONAWE 5. KAB. KONAWE SELATAN 6. KAB. BOMBANA 7. KOTA BAU BAU 8. KAB. BUTON 9. KAB. ...

Hal. 28, File: PMK-102-2008-ORGANISASI DAN TATA KERJA.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Mencabut

PMK No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Download file:

PMK-102-2008-ORGANISASI DAN TATA KERJA.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Rendah Sedang Sulit 7 13 202 - - 383.914.000 3 Kabupaten Nunukan Tinggi Sedang Sedang Sulit 8 14 217 - - 417.092.000 4 Kota Tarakan Rendah Tinggi Rendah Mudah 8 14 221 - - 393.394.000 5 Kabupaten Tana ...

... Tidung Sedang Rendah Sangat Rendah Sulit 7 12 193 - - 402.873.000 MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Ttd. ...

Hal. 95, File: Peraturan BKPM Nomor 8 Tahun 2021.pdf

... 212 - - 355.476.000 18 Kabupaten Soppeng Rendah Rendah Sangat Rendah Mudah 7 13 202 - - 355.476.000 19 Kabupaten Takalar Rendah Rendah Sangat Rendah Sedang 7 12 193 - - 369.695.000 20 Kabupaten Tana ...

Hal. 85, File: Peraturan BKPM Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan BKPM Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Tana Selatan Dameka 66·2,8·06,0001 - - 186,111,0001 8148, 917 ,000 044.01 .. 05 .0000. 70-1 ' ' 42 Katiku Tana Selatan Taria Modu 662,81061000 - - 266,141,0010 1928,947,000 044.01.Q1S .. 010Q0.3·9-6 43 ...

... Katiku Tana Selatan .Wailawa 662,806,000 - .. ...

... .000.133-9 - ' 46 Katiku Tana Selatan Oka Wacu 662,806,000 - - 319,802,0010 982,608,000 044.01.05 .. 0100.136~4 I 47 Katiku Tana Selatan Waimanu 662,8,06,000 - - 221,340,0100 88,4,146,000 1Q44.01.05.00010.37 ...

Hal. 12, File: PERBUP SUMBA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

... Kecam atan Desa Alokasi Dasar Alokasi Afii maai Alokasi Kinerj a Alokasi Formula Pagu Dana Desa per Nomor Rekening Desa Desa l Katiku Tana Anakalang 662,8061000 - - 24 7, 704,000 910,510,000 044.01.05.00001 ...

... .. 55-,4 2 I Katiku Tana Mataredi 6,62,806,000 - - 157,513,000 8~0 .319-0001 044.01.05.000.141-8 - ' J - • ,3 Katiku Tana Kabela Wuntu 662,806,000 - - 11 111, 796,0100 840,602,000 044.01.05.00010.45-0 ...

... 4 Katiku Tana DewaJara 6162,806,000 - - 183,548,0100 846,35,4,000 044.01.015.000.150,-9 5 Ka.tiku Tana Makata Keri 662,806,000 - - 190, 142.,000 852,948,000 0144.01.05.0000. 72-4 6 Katiku Tan.a Mata Woga ...

Hal. 11, File: PERBUP SUMBA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020

Download file:

PERBUP SUMBA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

DESA - RINCIAN - Perubahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2020/ No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa ketentuan dalam Perbup Sumba Tengah No. 37 Tahun 2019 belum mengakomodir ketentuan PMK No. 205/PMK.07/2019 sehingga perlu merubah Perbup Sumba Tengah No. 37 Tahun 2019; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Tengah No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No. 50/PMK.07/2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; PMK No. 205/PMK.07/2019; Permendes DTT No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2019; Perbup Sumba Tengah No. 32 Tahun 2019; Perbup Sumba Tengah No. 37 Tahun 2019
Materi Pokok terdiri dari 2 Pasal utama

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020
10 Halaman Isi; 3 Halaman Lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Ruang Terbuka Hijau Privat

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... SIGIT WIDYONINDITO 60 cm L 60 cm Tana man tinggi Tana man tinggi kuranz lebih 60 cm kurane lebih 60 cm I I t+r: - ,. ...... ...... ~ ¢ 60 cm -- ¢ 60 cm 60 cm 60cm Tanaman Dalam Pot DETAIL BENTUK DAN UKURAN ...

Hal. 41, File: 2019 PERWAL MAGELANG NO 18.pdf

Download file:

2019 PERWAL MAGELANG NO 18.pdf

ruang terbuka hijau

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2019/NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ruang Terbuka Hijau Privat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka perlu adanya penyediaan ruang terbuka hijau privat;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pekerjaan Menteri Umum Nomor: 05/PRT/M/2008;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Bangunan dengan RTH Privat Bab III Prosedur Perencanaan Bab IV Pelaksanaan dan Pengendalian Bab V Penghijauan pada Bangunan yang Sudah Berdiri Bab VI Penghargaan dan Kompensasi Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Pihak Terkait Bab VIII Sanksi Administratif Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
43 hlm

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.050/8/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kesebelas atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 1 Bulungan Kabid Program dan Evaluasi, BB Biogen, Balitbangtan Kabid Program dan Evaluasi, BB Biogen, 2 Nunukan ., Balitbangtan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II 3 Tana ...

... Tidung Tarakan 4 Malinau Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II - 17 - ...

Hal. 29, File: Kepmentan Nomor 549 tahun 2018.pdf

... / PENANGGUNG JAWAB KABUPATEN/KOTA Maros, Balitbangtan 19 Tana Toraja Kabid Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitiaan, BB Biogen, Balitbangtan 20 Toraja Utara Kabid Kerja Sama clan Pendayagunaan Hasil ...

Hal. 32, File: Kepmentan Nomor 549 tahun 2018.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Keputusan menteri Pertanian Nomor 1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya

Download file:

Kepmentan Nomor 549 tahun 2018.pdf

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 643 Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas: a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung ...

Hal. 354, File: 2019_Peraturan_BPK_01.pdf

... mempunyai tugas: a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota ParePare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng-Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana ...

Hal. 389, File: 2019_Peraturan_BPK_01.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Mencabut

Keputusan BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2019_Peraturan_BPK_01.pdf

Organisasi - Tata Kerja - Pelaksana - BPK

2019

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1, LN.2019/NO.62, LL BPK : 503 HLM.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dikarenakan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan BPK.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam Peraturan BPK ini diatur mengenai definisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta beberapa definisi lainnya terkait tugas BPK. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Pelaksana BPK terdiri dari Sekretariat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, AKN I s.d. AKN VII, Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan, Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan BPK Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 92 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.